KETUA Tim Ekspedisi Batang Banyu, Prof Dr H Muhammad Hadin Muhjad mengungkapkan latar belakang terbentuknya komunitas yang peduli dengan nasib Kalimantan Selatan ke depan.
GURU besar hukum administrasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ini mengatakan istilah Batang Banyu ini menitikberatkan eksistensi masyarakat yang hidup di bantaran sungai, seperti Sungai Martapura, Sungai Barito, Sungai Nagara, serta sungai-sungai lainnya yang ada di Kalsel.
“Batang banyu itu identik dengan masyarakat Hulu Sungai. Berawal dari kerisauan dan kegelisahan, karena berdasar analisis politik dan ekonomi kemasyarakatan justru Kalsel dikuasai hanya segelintir orang. Inilah pentingnya perlu adanya stabilitas perpolitikan di Kalsel lewat ide-ide dari hasil ekspedisi Batang Banyu,” ucap Hadin Muhjad saat acara Ramah Tamah dan Silaturahmi dengan Bupati Tabalong, Anang Syakhfiani di Gedung Balai Rakyat H Dundung Suchrowardi, Tanjung, Jumat (7/10/2023) malam.
Menurut dia, dari hasil riset, kajian serta memotret kondisi kekinian yang terjadi di masyarakat Batang Banyu, banyak fakta sosial, ekonomi dan politik yang justru tak berpihak kepada penghuni terbanyak di Kalsel, yakni masyarakat pesisir sungai atau Batang Banyu.
BACA : Raih IPK 3,84, Bupati Tabalong Anang Syakhfiani Sandang Gelar Doktor IPDN
“Dari hasil kajian lewat Ekspedisi Batang Banyu inilah, kami memetakan para tokoh yang layak yang menjadi pemimpin ke depan, khususnya memimpin Kalsel,” kata Ketua STIH Sultan Adam Banjarmasin ini.
Faktanya, menurut Hadin, pengurasan sumber daya alam (SDA) secara massif, khususnya tambang batubara serta alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit justru tak berdampak positif bagi kesejahteraan Kalsel, terkhusus Batang Banyu.
“Kondisi sekarang justru terjadi hilangnya potensi hutan, sungai dan lainnya yang harusnya bisa menyejahterakan rakyat Kalsel. Ini semua terjadi karena tidak pekannya pemimpin kita dari tertinggi presiden, gubernur, bupati dan walikota, termasuk wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD dan DPRD, tokoh adat, intelektual dan tokoh masyarakat baik berskala regional maupun nasional,” papar ahli hukum lingkungan ini.
BACA JUGA : Jadi Daerah Penyangga IKN, Tabalong Punya Lahan 3.000 Hektare untuk Kawasan Industri
Dari kesimpulan yang diambil Komunitas Batang Banyu, Hadin mengatakan telah disusun kriteria para tokoh yang layak menjadi pemimpin Kalsel.
“Mereka harus melek sejarah perjalanan Banua ini. Saya mengutip hasil penelitian dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) justru menemukan fakta bahwa penduduk miskin banyak terdapat di sekitar area tambang. Ini membuktikan jika tambang tidak berkontribusi terhadap kesejahteraan rakyat,” kata Hadin.
Merespos hasil riset dan kajian dari Komunitas Batang Banyu, Bupati Tabalong Anang Syakhfiani pun mengaku fakta tersebut. Menurut dia, kekayaan SDA khususnya tambang memang tidak berkelindan dengan kesejahteraan rakyat maupun daerah.
BACA JUGA : Duet Bupati Anang Syakhfiani-Wabup Mawardi Antarkan Kabupaten Tabalong Toreh Segudang Prestasi
“Ini fakta yang telah dialami oleh Tabalong. Sejak eksploitasi minyak bumi di masa kolonial Belanda, kemudian kayu hingga sekarang tambang justru tidak segaris lurus dengan kesejahteraan rakyat atau daerah,” tutur Anang Syakhfiani.
Bupati Tabalong Anang Syakhfiani saat mengungkap data IPM Kabupaten Tabalong dalam tahun ke tahun kepada Komunitas Batang Banyu. (Foto Didi GS)
————
Doktor ilmu pemerintahan lulusan IPDN ini mengutip data indeks pembangunan manusia (IPM Tabalong sejak 2014 justru berada di peringkat 10 dan 9 se-Kalsel.
“Baru pada 2022-2023, IPM Kabupaten Tabalong sekarang berada di peringkat ketiga se-Kalsel. Bahkan tertinggi se-kabupaten se-Kalsel. Ini fakta jika SDA yang berlimpah tidak identik dengan kesejahteraan rakyat,” kata Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unlam tahun 1983-1984.
BACA JUGA : Jaring 20 Nama, Zairullah-Muhidin-Anang Syakhfiani Teratas Pada Suksesi Kandidat Gubernur Kalsel 2024
Bupati Anang mengaku setuju dengan teori kutukan SDA karena telah terbukti secara empiris. Sebab, dalam pertumbuhan ekonomi Tabalong tanpa pertambangan justru lebih signifikan mencapai 6.08, namun ketika memasukkan pertambangan hanya 4.36.
“Jujur saja, justru sektor pertambangan menjadi beban bagi pertumbuhan ekonomi bagi Tabalong. Makanya, sekarang kami menerapkan terobosan berbasis ekonomi,” kata mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten HSS.
BACA JUGA : Dari Kalkulasi Ekspedisi Batang Banyu, Batubara Yang Milir Di Sungai Barito Bernilai Rp 129 Triliun Setahun
Dengan menerapkan perekonomian berbasis wirausahawan baru dan tenaga terampil dari target 2014-2019 hanya 5.000 orang justru bisa terealisasi 6.400. Sedangkan, pada periode 2019-2024, dari WUB ditarget 10.000 kini telah terealisasi 21.816.
“Makanya, WUB ini menjadi tulang punggung perekonomian Tabalong menyambut IKN di Kaltim. Kami menyiapkan kawasan Industri Saradang 2.076,1 hektare hingga Pasar Agribisnis Tabalong di Desa Kembang Kuning. Bahkan, Tabalong telah menjadi outlet pangan Kalsel untuk IKN, terbukti sebanyak 2,5 ton per hari produk pangan seperti beras, terong, tomat dan cabai tiung dikirim ke IKN,” imbuh Bupati Anang.(jejakrekam)