Kejar Target Angka Stunting Ke 14 Persen, Pemkot Banjarmasin Fasilitasi Petugas Penyuluh Sepeda Motor
UPAYA peningkatan penyuluhan Keluarga Berencana (KB) dan penanganan stunting semakin gencar dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin, kali ini para petugas penyuluh menerima bantuan kendaraan untuk menunjang kinerja mereka.
BANTUAN kendaraan ini diserahkan langsung oleh Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina kepada para petugas penyuluh lapangan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin, bertempat di Balaikota Banjarmasin, Selasa (22/8/2023).
“Pengadaan motor ini berasal dari pengadaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun ini, dalam rangka menunjang tugas-tugas mereka untuk menjemput akseptor KB, sekaligus juga masuk ke lokus penanganan stunting di Banjarmasin,” ucapnya selepas melakukan penyerahan.
BACA: Penurunan Stunting Kota Banjarmasin Menjadi Yang Paling Tinggi Se-Kalimantan Selatan
Ibnu Sina berharap, dengan pengadaan alat transportasi ini dapat memudahkan mobilitas para petugas penyuluh dalam menekan angka stunting yang telah menjadi perhatian nasional. Oleh karena itu Ibnu ingin menyampaikan bahwa Kota Banjarmasin serius untuk menangani penurunan stunting, sekaligus mendukung suksesnya Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana).
“Semoga ini juga menyukseskan program menurunkan angka stunting sampai 14 persen di Kota Banjarmasin,” ujarnya.
Hingga saat ini diketahui ada sekitar 22 titik lokus penanganan di Kota Banjarmasin, dan untuk penangganannya ada 28 petugas disiapkan.
Sementara itu Kepala DPPKBPM Helfianoor menyebutkan, ada sekitar 16 sepeda motor yang dibagikan kepada para petugas penyuluh KB, dimana sebelumnya juga sudah pernah diberikan.
BACA JUGA: Memakai Dua Metode Upaya Penanganan, Kasus Stunting Di Banjarmasin Menurun
“Yang pasti ini untuk menunjang kegiatan mereka, baik itu terkait pelayanan penjemputan dan pengantaran, lalu Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi, dan Pencegahan Stunting,” ujarnya.
Sehingga nanti bagi masyarakat yang ingin dibantu untuk dijemput, bisa menghubungi Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PKBD.
Adapun anggaran yang digelontorkan untuk fasilitas kendaraan roda 2 tersebut, Helfi membeberkan pagu anggaran yakni Rp 500 juta untuk keseluruhannya. “Anggaran keseluruhan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik yakni Rp500 juta. Lalu di saat diproses pengadaan barang dan jasa mungkin di bawah itu,” pungkasnya.(jejakrekam)