WAKIL Ketua DPRD Kabupaten Balangan, Hanil Tamjid menyampaikan, dalam upaya mewujudkan otonomi daerah di Kabupaten Balangan, pemerintah hendaknya meningkatkan peran aktif masyarakat.
OTONOMI daerah, kata Hanil, idealnya melahirkan kondisi masyarakat agar tidak menjadi objek pembangunan melainkan menjadi subjek pembangunan, dimana masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam merencanakan pembangunan dan terlibat dalam pengawasan.
“Seperti halnya Musrenbang, mulai dari tingkat desa sampai kecamatan harus menjadi acuan pembangunan, jangan sampai hanya seremonial saja tetapi Musrenbang harus betul-betul menghasilkan usulan yang berkualitas dan itu benar-benar dari masyarakat,’’ bebernya, Jumat (30/6/2023).
BACA : DPRD Balangan Dorong Literasi Digital untuk Edukasi dan Ekonomi
Apalagi menurut politisi PDI Perjuangan ini, salah satu urgensi pentingnya keterbukaan informasi publik ialah untuk mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
Pembuatan kebijakan yang dilakukan secara inklusif dengan melibatkan masyarakat dapat menciptakan mekanisme check and balance sehingga kebijakan publik yang tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat diharapkan dapat terwujud.
“Dengan adanya keterbukaan informasi publik, diharapkan masyarakat dapat semakin aktif terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, pemantauan, hingga evaluasi kebijakan,” pungkasnya.(jejakrekam)