foto: istimewa
KETUA Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kota Banjarmasin H Winardi Soetiono mengatakan, politik oligarki yang terjadi di lingkungan kita harus dihentikan, karena telah terjadi suatu siklus yang tidak baik.
“SEBAB, dari oligarki melahirkan transaksi, transaksi melahirkan oligarki,” kata Winardi Soetiono dalam acara Dialog Ambin Demokrasi dengan tema ‘Kada Bakula, Kada Payu Kada Baduit (Melawan Dominasi Oligarki)’, di Resto Lima Rasa Banjarmasin, Kamis (4/5/2024).
Pengusaha Advertising ini mengatakan, politik oligarki merupakan sistem politik yang membuat pengambilan keputusan-keputusan penting dikuasai oleh sekelompok elit penguasa partai politik. Karenanya jabatan pimpinan parpol menjadi rebutan banyak pihak. Banyak orang berebut untuk bisa menduduki jabatan pimpinan parpol dan tidak sedikit yang menggunakan uang untuk meraihnya.
BACA: Pakar Hukum Tata Negara ULM: Money Politic Bermula Dari Pemilihan Ketua Partai
Dia mengatakan, saat ini hampir tak ada parpol yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat. “Begitu juga para wakil rakyat kita yang duduk di DPR RI dan DPD RI, apa yang dilakukan mereka? Apa sih kontribusinya buat Kalimantan Selatan? Tidak ada kan,” ujarnya.
“Maka dari itu kita harus memberantas oligarki, kita harus bergerak bersama-sama, agar kekuasaan di tangan rakyat, juga ekonomi harus ekonomi rakyat,” bebernya.
Disebutkannya, politik itu sangat baik. “Hidup ini berpolitik, di rumah tangga berpolitik, para pedagang berpolitik. Maka dari itu kita harus berpolitik, agar tidak dikuasai oligarki,” tegasnya.
Menurut dia, jabatan-jabatan di parpol saat ini banyak yang tersandera oleh politik uang, sehingga dalam meraih jabatan, caleg tersebut harus memiliki dukungan dana dari pihak tertentu dan jika nantinya terpilih, mereka akan cenderung melakukan korupsi demi mengembalikan dana yang telah dikeluarkan.
BACA JUGA: Winardi Soetiono Sebut, Generasi Muda Harus Peduli Dengan Politik
Win, demikian Penguasaan ini sering disapa, meminta kesadaran dari masyarakat untuk tidak memilih pemimpin yang tersandera politik oligarki ataupun politik transaksional. “Ini harus dihentikan, ini tantangan kita semua untuk memperbaiki politik bangsa,” katanya.
Masih menurut Win, berpolitik menurut dia bukan berarti harus berafiliasi dengan parpol, tetapi berupaya untuk memiliki posisi politik yang cukup strategis agar mampu memperbaiki sistem yang salah selama ini.
“Memperbaiki negara untuk membangun kemakmuran tidak bisa dilakukan dengan baik tanpa mempunyai posisi politik, maka berpolitik itu wajib hukumnya,” imbuhnya.(jejakrekam)