PEMERINTAH Kota Banjarbaru sampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2022 dalam rapat paripurna di Ruang Graha Paripurna Gedung DPRD Kota Banjarbaru, Senin (27/3/2023).
WALIKOTA Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin didampingi Wakilnya Wartono mengatakan, pihaknya telah menyampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2022 secara langsung dan secara umum kepada DPRD Banjarbaru untuk dikaji lebih lanjut.
“Secara umum pembangunan di Kota Banjarbaru ini berjalan dengan sangat baik, berdasarkan indeks IPM dan Indeks Ekonomi Kota Banjarbaru ditahun 2022 sangat bagus. Untuk ekonomi kita ada di angka 7,93 dan IPM ada di angka 79,63 yang mana ini sangat bagus,”tutur Aditya kepada sejumlah awak media.
BACA : Nekat Buka THM Di Bulan Ramadhan, Walikota Banjarbaru Perintahkan Satpol PP Gelar Razia
Ovie-sapaan akrabnya- melanjutkan untuk program-program di Kota Banjarbaru baik berupa program unggulan dan lainnya telah berjalan secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga mengatakan, untuk selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran (Silpa) pada Kota Banjarbaru sendiri pada tahun 2022 agak besar, dikarenakan ada keterlambatan transferan dana dari pusat.
“Hal ini dikarenakan transferan dari pusat itu terlambat. Pemerintah Pusat memberikan anggaran di akhir tahun 2022 bulan Desember kemarin, sehingga banyak yang belum teranggarkan. Dan nantinya akan kita gunakan di perubahan APBD 2023,” pungkasnya.
BACA JUGA : Piala Adipura 2022 Diarak Ke Publik, Walikota Banjarbaru Janji Hijaukan Ibukota Provinsi Kalsel
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Banjarbaru Fadliansyah Akbar mengatakan pada LKPJ yang telah disampaikan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, pihaknya akan menjadwalkan untuk pembahasan LKPJ ini.
“Kami akan menjadwalkan untuk pembahasan LKPJ yang telah disampaikan, pembahasan ini paling lama satu bulan, jika tidak ada pembahasan berarti LKPJ diterima, namun jika ada kritik, saran dan rekomendasi akan disampaikan dalam pembahasan nanti,” terangnya.
Ia juga mengatakan dalam pembahasan nanti ada beberapa catatan dari pihaknya yang kemudian diharap akan dievaluasi oleh pemerintah kota.
“Ada beberapa catatan rekomendasi yang diharap akan ditindaklanjuti oleh pemerintah, dan kami juga berharap dalam pembahasan LKPJ ini, catatan-catatan kami tidak berulang kali dilakukan oleh pemerintah daerah, misalnya ada temuan terkait aset-aset daerah yang belum ditertibkan,” tutupnya.(jejakrekam)