PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Tanah Bumbu (Tanbu) mendengarkan dan mengikuti arahan Presiden Joko Widodo terkait penanganan inflasi daerah, di ruang DLR kantor Bupati, Senin (12/9/2022)
PENGARAHAN kepala negara secara daring dihadiri Kepala Dinas Perikanan Dahliansyah, Plt Kepala Dinas Perhubungan, M. Marlan, serta Kabag Ekonomi, Didi Al Hamidi.
Presiden Joko Widodo mengakui kenaikan harga BBM akan memberikan pengaruh terhadap laju inflasi. Meminta pemerintah daerah ikut bekerjasama meredam kenaikan laju inflasi tahun ini.
Pemerintah memperkirakan inflasi tahun ini akan bertambah 1,8%. Namun kata presiden jika Pemda ikut berpartisipasi dalam upaya meredam inflasi, dia meyakini inflasi tahun ini bisa di tahan di bawah 5%.
“Saya melihat dampak terhadap inflasi diperkirakan nanti akan tambah 1,8% dan ini yang kita tidak mau. Oleh sebab itu saya minta Gubernur, Bupati, Walikota agar daerah bersama pemerintah pusat kerja bersama sama,” ujarnya.
BACA: Pemkab Tanbu Ikuti Rakornis TMMD Tahun 2022
Seperti saat kita bekerja secara serentak, jelasnya, dalam mengatasi Covid-19. “Saya yakin insya Allah bisa kita lakukan. Sehingga inflasi di tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan di bawah 5%,” terangnya dalam Pembahasan Pengendalian Inflasi dengan Seluruh Kepala Daerah Secara Hybrid.
Pemerintah pusat sudah membuat aturan bahwa sebesar 2% dari alokasi dana transfer umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) di daerah bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka meredam dampak kenaikan harga BBM.
“Ini 2% bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka menyelesaikan akibat dari penyesuaian harga BBM. 2% bentuknya bisa bansos, terutama pada rakyat yang sangat membutuhkan,” katanya.
Dicontohkan Presiden Nelayan misalnya harian menggunakan solar, ini bisa dibantu dengan mensubsidi mereka, ojek misalnya ini juga menggunakan BBM bisa di bantu dari subsidi ini. (jejakrekam)