ASOSIASI Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Wilayah Kalimantan Selatan, menggelar rapat koordinasi (Rakor) di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Selasa (31/5/2022).
MOMEN Rakor ini membahas isu strategis yang ada di Kalsel, untuk disampaikan saat Rapat kerja nasional (Rakernas) Juni 2022 mendatang.
Rakor dipimpin koordinator wilayah, Bupati Tanah Laut H Sukamta, dan bupati se Kalimantan Selatan.
Rapat koordinasi wilayah kali ini, mengusung tema ‘Peningkatan Kerjasama dan Aspirasi Daerah Dalam Rangka Pertumbuhan Perekonomian Guna Mendukung Ibu Kota Negara Baru’.
Kegiatan dibuka langsung Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor secara daring, mengharapkan peningkatan kerjasama dan aspirasi daerah dalam pertumbuhan ekonomi dalam mendukung IKN baru.
BACA: IKN dalam Perspektif Sosial, Ekonomi dan Lingkungan; Menuju Kota Dunia untuk Semua
“Pembangunan Kalsel kedepan dapat mewujudkan visi kalsel yaitu maju. Kita akan melihat dan mendengar aspirasi peran IKN. Tingkatkan kerjasama dalam berbagai bidang, menggapai cita-cita dan pembangunan daerah,” ungkap Gubernur Kalsel.
“Kalsel strategis tepat menjadi tumbuh kembang transportasi regional, dari dan menuju IKN. Tentunya, ini akan berdampak positif bagi provinsi Kalsel secara keseluruhan,” kata H Sahbirin Noor.
Paman Birin mengungkapkan, berdekatan langsung penting untuk diperhatikan karena IKN berbatasan langsung dengan dua kabupaten. yakni, Tabalong dan Kotabaru.
“Harus siap berbenah diri, lebih tajam lagi didukung kabupaten/kota lain di Kalsel. Kalsel terus berupaya melalui APKASI berkerjasama menyiapkan pembangunan masing-masing. Kalsel punya misi banua maju kalsel maju,” ujarnya.
BACA JUGA: Jadi Penyangga IKN, Bupati Tabalong Usulkan 4 Program Infrastruktur ke Komisi V DPR RI
Sementara itu Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang saat ini menjabat Bupati Batu Bara Ir Zahir mengatakan, Apkasi itu Asosiasi Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten se Indonesia, sehingga anggotanya itu seluruh bupati yang ada di Indonesia.
“Apkasi juga membagi wilayah yang namanya korwil, dan hari ini korwil Kalsel melakukan rapat kerja,” ujarnya,
“Dalam Rakor itu nanti masing -masing kabupaten merumuskan dalam suatu rekomendasi di wilayah Kalsel, sehingga nanti ketika Rakernas pada Tanggal 17 Juni 2022 akan kita bahas semua dan akan kita rekomendasi kepada masing-masing menteri untuk menyelesaikannya,” ucapnya.
Koordinator Wilayah Apkasi Kalsel H Sukamta yang juga Bupati Tanah Laut mengatakan, rakor ini sudah menyusun dan menginventarisir beberapa aspirasi dari bupati se-Kalsel. “Sebab ada kebijakan -kebijakan Pemerintah Pusat yang harus kita sikapi, seperti UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.
BACA LAGI: Dukung IKN Nusantara, Syaifullah Tamliha Usul Bandara Internasional di Kambitin Tanjung
“Saya kira ada hal-hal yang perlu kita sampaikan, karena di satu sisi memang kita mengakui pemerintah pusat ingin berdayakan daerah di dalam peningkatan PAD, tetapi di satu sisi juga di dalam dana transfer kita minta nanti agar itu tidak dibuat indikator- indikator yang memberatkan daerah, misal untuk bagi hasil SDA dan lainnya. Itukan bisa jadi ada yang tidak bisa memenuhi, sehingga tentu sangat berpengaruh sekali terhadap APBD. Nah, ini yang perlu kita sepakati indikator- indikator menyangkut dana transfer agar tidak menjadi berat beban APBD,” bebernya.
“Selanjutnya, nanti juga akan kita sampaikan bahwa 2023 tidak boleh lagi ada tenaga kontrak atau tenga honorer. Padahal kita tahu bahwa di kabupaten tenaga kontrak itu masih menjadi kekuatan utama. Seperti di Kabupaten Tanah Laut, di RSUD H Boeyasin pegawainya 800 orang, dimana 400nya adalah tenaga kontrak atau honorer, kalau itu kita berhentikan tentu menjadikan kinerja yang tidak bagus,” sambungnya.
“Begitu juga di sekolahan, guru- guru kita dalam satu sekolah itu cuma hanya satu PNSnya, itupun hanya Kepala Sekolah sisanya semua tenaga honorer. Kalau itu kita berhentikan, siapa juga yang mengajar?” sebutnya.
“Persolan ini terjadi karena antara yang pensiun dengan rekrutmen formasi yang disediakan oleh pemerintah pusat itu tidak seimbang. Artinya pensiun lebih banyak ketimbang yang rekrutmen,” jelasnya.(jejakrekam)