Foto: M Rahim Arza
LEMBAGA Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3) Banjarmasin menghelat acara kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) dalam rangka kunjungan Staf Kedutaan Belanda, Joris Ramm.
KEGIATAN ini diikuti oleh sejumlah organisasi masyarakat yang terdiri Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Banjarmasin, perwakilan komunitas LGBTIQ dan sebagainya. Dimoderatori ole Ahsan Jamet Hamidi, perwakilan dari The Asia Foundation (TAF).
“Dari FKUB, tujuan kami untuk menciptakan rasa damai dan saling percaya sesama di masyarakat beragama. Antar umat itu kita melakukan upaya pendekatan,” ucap Ketua FKUB Kota Banjarmasin, Maskur kepada jejakrekam.com, Senin (31/1/2022).
Pendekatan itu dilakukan lewat silahturahmi ke beberapa pengurus lintas agama didalamnya, seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan Konghucu. Dari pertemuan tersebut, Maskur mendengarkan keluh kesah terkait pembangunan tempat ibadah yang masih sulit didirikan di Kota Banjarmasin. “Kita pernah mengeluarkan rekomendasi untuk pembangunan rumah ibadah itu,” ujarnya.
Kata Maskur, ada salah satu pengurus tempat peribadatan yang berjuang selama 25 tahun untuk mendapatkan izin pembangunan rumah ibadah. “Mereka akhirnya menjalani rumah ibadah berpindah-pindah, ada dirumah-rumah dan hotel,” ujarnya.
Padahal, mereka telah mengajukan lima persyaratan yang diatur pemerintah, namun ada mayoritas masyarakat yang berdekatan dengan pembangunan tempat ibadah itu.
Abdani mengatakan, tingkat toleransi dan kebebasan beragama di kota berjuluk seribu sungai ini memang masih terbilang sulit, apalagi ihwal pendirian rumah ibadah. Tentunya, kata Abdani, dengan mendorong perda yang diusung ke pihak DPRD Banjarmasin maka diharapkan terciptanya kebebasan beragama.
“LK3 Banjarmasin berkolaborasi dengan TAF, telah mendorong Perda KBB ke DPRD Banjarmasin dan telah masuk ke tahap proglegda,” kata Abdani.
Staf Kedutaan Belanda, Joris Ramm menyampaikan rasa senangnya dapat berjumpa dengan komunitas beragama di kota berjuluk seribu sungai tersebut. Dia banyak mengetahui persoalan konflik di tingkat masyarakat kecil, sehingga banyak pandangan untuk mengentaskan masalah intoleransi dan sebagainya.
“Keadaan kondisi saat ini di Banjarmasin, imbas dari politik dari Jakarta atau pusat yang mempengaruhi kebebasan beragama itu,” ucap Joris.
Joris juga berpandangan bahwa kaum muda dapat dilibatkan untuk mencegah perpecahan dalam beragama. Dia menyatakan, perlu ada langkah bersama untuk mengatasi isu yang kerap membenturkan masyarakat dengan kepentingan politik di pusat.
“Kita bersama-sama mencari jalan keluarnya, dan mencari temu masalah yang sama. Masyarakat ditingkat atas kadang tidak terhubung ke bawah, dan apalagi dengan anak mudanya,” tandasnya. (jejakrekam)