SENATOR Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI perwakilan Kalimantan Selatan, Habib Zakaria Bahasyim mendukung pemekaran Gambut Raya terpisah dari Kabupaten Banjar menjadi daerah otonomi baru (DOB).
“LUAS wilayah Kabupaten Banjar itu memang pantas dan layak untuk dimekarkan lagi. Saya rasa tidak ada masalah jika nanti enam kecamatan bergabung ke Kabupaten Gambut Raya menjadi daerah otonomi baru,” ucap anggota Komite III DPD RI, Habib Zakaria Bahasyim kepada jejakrekam.com, Kamis (6/1/2022) malam.
Menurut Zakaria, keinginan masyarakat di enam kecamatan untuk bergabung membentuk Kabupaten Gambut Raya yakni Beruntung Baru, Tatah Makmur, Kertak Hanyar, Aluh-Aluh, Sungai Tambuk dan Gambut, patut diperhatikan kabupaten induk. Nah, jika nanti gol terbentuk menjadi kabupaten baru terdiri dari 6 kecamatan, 84 desa dan 6 kelurahan.
BACA : Moratorium DOB Belum Dicabut, DPRD Banjar Bakal Kaji Mendalam Usulan Gambut Raya
“Kalau tidak mau dimekarkan, berarti Pemerintah Kabuapten Banjar itu terlalu serakah. Kenapa juga harus dipertahankan dengan cakupan wilayah yang terlalu luas seperti itu,” kata Imam Daerah Front Pembela Islam (FPI) Kalsel ini.
Sebagai senator Banua yang duduk di komite bidang pendidikan, agama, kebudayaan, kesehatan, pariwisata, pemuda dan olahraga, kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, ekonomi kreatif, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk mengakui pernah mengalami kondisi yang dialami warga di pinggiran Kabupaten Banjar.
“Dari hasil reses ke Aluh-Aluh, termasuk Kuin Kecil, saya mendengar langsung keluhan masyarakat karena terlalu jauh untuk berurusan ke Martapura, ibukota Kabupaten Banjar. Mestinya orang-orang di atas (elite) terutama di pemerintahan daerah dan DPRD harus berpikir jernih. Khususnya Bupati Banjar (Saidi Mansyur) dan semuanya,” beber Zakaria.
BACA JUGA : 98 Persen Masyarakat Setuju, Medio 2022 Dokumen Gambut Raya Sudah Masuk ke Mendagri, DPR dan DPD
Dia mengingatkan jangan sampai ada kesan keinginan lebih menguasai wilayah. “Janganlah seperti itu, lepaskan saja jika lebih bagus. Walau ada unsur elite di dalamnya tidak ada masalah. Itu bagus kok, demi kemajuan masyarakat untuk memekarkan wilayah,” kata Zakaria.
Dalam pandangan Zakaria, memang ada unsur elite politik dan lainnya yang justru bisa lebih bagus untuk daerah pemekaran baru. Utamanya, dalam tahap lobi dan langkah politik lainnya bisa menjadi bagus. “Bagi saya, tidak ada masalah jika ada elite politik yang mengusulkan itu. Tidak perlu dipermasalahkan,” ucapnya.
BACA JUGA : Dua Kali Dikaji Tim Peneliti, Supian HK Optimistis Kabupaten Gambut Raya Terbentuk
Zakaria mengatakan fungsi DPD RI memang dilibatkan dalam menggodok usulan pemekaran DOB, meski pun kewenangan ada di Komite I membidangi otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah serta pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah.
“Saat ini, saya memang duduk di Komite III DPD RI mewakili Kalimantan Selatan. Namun, secara pribadi saya setuju dan mendukung pemekaran wilayah Gambut Raya,” tegas Zakaria.
BACA JUGA : Tinggal Keputusan DPRD Banjar, Bupati Saidi Mansyur Setuju Gambut Raya Jadi Daerah Otonom Baru
Mengenai pernyataan Ketua DPRD Banjar dari Fraksi Gerindra, Muhammad Rofiqi yang mengaitkan setiap keputusan penting harus melibatkan kalangan ulama di Kota Serambi Mekkah, Habib Zakaria Bahasyim angkat bicara.
“Untuk melibatkan para alim ulama lebih baik setelah pemekaran (Gambut Raya) itu berhasil. Baru kita melibatkan ulama terkhusus di Martapura. Tentu kita memohon doa para alim ulama agar kabupaten baru itu bisa berkembang dan maju,” tandas Zakaria.(jejakrekam)