Foto: Ist
KOALISI Peduli HIV/AIDS Kalimantan Selatan mengadakan pertemuan dengan sejumlah pemangku SKPD di Kota Banjarmasin, pada Selasa (18/10/2021).
KOORDINATOR Koalisi Peduli HIV/AIDS Kalsel, M Alwi menyampaikan pertemuan ini dicetus seiring disetopnya bantuan internasional dari Global Fund (GF) untuk penanganan HIV/AIDS pada tahun 2023 mendatang.
“Indonesia sudah secara mandiri menyediakan Anti Retroviral (ARV), obat untuk mengendalikan virus HIV yang sebelumnya masih disediakan donor bantuan dari luar negeri,” ujarnya.
Berangkat dari masalah tersebut, mereka merasa perlu untuk mendiskusikan pola pendanaan ke depan khususnya kepada pemerintah. Khususnya terkait peluang dana hibah dan CSR yang bisa disalurkan kepada koalisi.
Kata Alwi, selama ini kerja-kerja koalisi yang mencakup sosialisasi, penjangkauan, serta pendampingan orang dengan HIV/AIDS (ODHA) telah membantu kinerja pemerintah kota maupun provinsi.
Senada dengan Alwi, Faizah selaku anggota Koalisi HIV/AIDS Kalsel menyatakan mereka yang tergabung di koalisi telah banyak membantu dalam melakukan kegiatan penjangkauan bagi orang-orang terinfeksi.
“Kalau semua itu ditarik, bagaimana kelanjutan program ini? Sedangkan, isu HIV/AIDS yang ujung tombaknya adalah para koalisi sebagai penggeraknya,” ungkap penyintas ODHA ini.
“Ini tugas kita bersama setelah penghentian dana Global Funds ini berakhir, dan tentunya kita harapkan adalah partisipasi pemerintah daerah sendiri agar menanggulangi isu HIV/AIDS ini,” tegasnya.
Mengacu data, jumlah ODHA yang tengah menjalani perawatan di Kota Banjarmasin tembus lebih 1000 kasus. Rinciannya 800 orang di RSUD Ansari Saleh, 200 orang di RSUD Ulin, dan 10 orang di RSUD Sultan Suriansyah.
Dengan banyaknya angka kasus, maka koalisi memerlukan dana ratusan juta untuk melakukan kerja-kerja advokasi. “Jika dihitung, kami memerlukan per tahun kisaran dana sekitar 500 juta ke atas,” katanya.
“Bahkan, kalau bisa lebih, karena belum terhitung gaji,” tambah Faizah. Ia menjelaskan, para pekerja yang tergabung dalam koalisi jelas harus diupah secara layak.
Kepala Badan Kesbangpol Banjarmasin, M Kasman, menangkap keresahan yang dialami oleh para penggerak Koalisi HIV/AIDS Kalsel.
Dalam pertemuan tersebut, ia lantas menyarankan agar koalisi untuk terlebih dahulu melakukan pengusulan kepada pemkot agar pendanaan bisa dikucurkan lewat APBD atau melalui pola dana CSR.
Ia pun sepakat bahwa perlu adanya kolaborasi untuk menangani HIV/AIDS. Menurutnya, pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Kesehatan tidak bisa sendirian.
“Yang jelas dari Dinkes Banjarmasin sudah menanggulangi agar pengentasan kasus HIV/AIDS ini tetap berjalan walau terbatas,” ujarnya
Kasman bilang, tanggung jawab provinsi juga berperan dalam menanggulangi kasus ini. “Provinsi tidak bisa membiarkan begitu saja, semisalnya tetap ada bantuan luar negeri seperti kemarin,” kata dia.
Kasman pun berharap, pengentasan dalam menanggulangi HIV/AIDS ini segera mendapat anggaran. Ia janji akan melakukan kroscek sisa dana di Dinkes Banjarmasin serta SKPD lain yang masih berhubungan.
“Kita keroyoki bersama untuk menanggulangi kasus ini, supaya kesehatan masyarakat terjaga,” tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kabag Non Pelayanan Dasar Biro Kesra Pemprov Kalimantan Selatan, Nurdiansyah, menyatakan dukungan terhadap koalisi.
“Kita support kegiatan koalisi HIV/AIDS ini agar memiliki anggaran dana, tetapi kita sesuai UU yang berlaku, bahwa perlu akta notaris. Supaya pengusulan itu segera diterbitkan,” kata Nurdiansyah.
Kata Nurdiansyah, setelah akta notaris dibuat maka segera dimasukan ke badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan (KESBANGMAS) dan Kemenkumham RI.
“Itu untuk dijadikan bahwa koalisi ini legal secara hukum. Legalitasnya dulu kita perkuat,” ujarnya. (jejakrekam)