DIREKTUR Koordinasi Supervisi III KPK RI, Brigjen Polisi Bahtiar Ujang Purnama, memimpin Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Pemerintahan Daerah Se-Kalimantan Selatan.
RAKOR Pencegahan dihadiri Penjabat Gubernur Kalsel, Safrizal ZA Bupati/Wali Kota se Kalsel berlangsung di Gedung Idham Chalid, Pemprov Kalsel, Banjarbaru, Senin (19/04/2021).
Turut hadir Ketua DRPD Provinsi Kalsel, serta Plt. Direktur Bank Kalsel dan Kepala SKPD terkait.
Mengawali sambutannya, Safrizal menyoroti Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang mengalami penurunan sebanyak 17 poin dari peringkat 85 di dunia, menjadi peringkat 102 dengan skor 37.
“Perbaikan ini akan kita lakukan bersama-sama. Pemprov dan kabupaten/kota terus melakukan upaya untuk mencegah dampak negatif korupsi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara,” ucapnya.
Safrizal menekankan, pencegahan dimulai dari perencanaan, gagal merencanakan berarti menuju kegagalan.
Ia mengimbau para Bupati, Walikota, dan SKPD se-Kalsel untuk mengawal pencegahan korupsi yang terintegrasi, sistematis, dan berkesinambungan.
“Apalagi kita saat ini memiliki instrumen yang disupervisi. Dengan instrumen MCP, pencegahan korupsi bisa kita upayakan,” tandasnya.
Sementara itu, Brigjen Polisi Bahtiar Ujang Purnama menjelaskan, Monitoring Centre for Prevention (MCP) menjadi parameter KPK dalam melakukan monitoring dan evaluasi.
Delapan area MCP meliputi Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Peningkatan Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen Aset Daerah, serta Tata Kelola Dana Desa.
“Kalau nilai MCP-nya jelek, mungkin investasi tidak diarahkan ke daerah itu. Semua ada proses yang dinilai. Ada indikator dan subindikator,” jelasnya.
Bahtiar Ujang Purnama pun mengapresiasi 3 dari 14 Pemerintah Daerah di Kalsel yang mencapai skor MCP tertinggi pada tahun 2020.
Peringkat pertama diraih oleh Kabupaten Banjar, peringkat kedua dicapai Kota Banjarmasin dan ketiga diduduki Kabupaten Tapin.
Kendati begitu, Bahtiar mendorong Pemerintah Daerah se-Kalsel, termasuk yang memiliki capaian MCP tertinggi, untuk terus berupaya meningkatkan skornya.
Ia juga menantang para Kepala Daerah untuk menetapkan target skor MCP yang tinggi ke depannya, setidaknya sampai angka 90.
“Nilai MCP adalah bagian dari langkah Bapak untuk menekan korupsi,” tegasnya.
Sebelumnya, Perencanaan dan Penganggaran APBD menjadi salah satu poin penting yang diangkat.
“Dalam merencanakan APBD ini, utamakan yang menjadi kebutuhan mendasar dulu, yakni punya daya ungkit publik. Jangan membuat fasilitas karena faktor gengsi. Padahal, anggaran bisa digunakan untuk kegiatan yang lebih penting, misal, membangun jembatan, yang kira-kira bisa menyelaraskan percepatan pertumbuhan ekonomi,” jelas Bahtiar.
Direktur Koordinasi Supervisi III KPK RI ini pun meminta para Kepala Daerah untuk memperkuat tiap area MCP dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang handal.(jejakrekam)