Jadi Kuasa Hukum Konglomerat James Riyadi, ICW Sebut Harta Denny Indrayana Melonjak Rp 8,5 Miliar
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyebut harta kekayaan calon Gubernur Kalsel Denny Indrayana melonjak Rp 8,5 miliar hanya dalam enam tahun, yakni sejak 2014 hingga 2020.
SELAMA periode tersebut, lonjakan terjadi dari Rp 1,9 miliar melenting menjadi Rp 10,4 miliar, bukan tanpa sebab/ Sudah tak lagi menjabat Wakil Menteri Hukum dan HAM, namun pada Oktober 2018 Denny resmi menjadi kuasa hukum PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) anak usaha Lippo Group. Pengembang mega proyek Meikarta ini, juga tak luput dengan skandal suap yang diincar KPK, milik taipan James T Riyadi yang merupakan salah satu dari Sembilan Naga.
BACA: Diserang Isu Payment Gateway Lagi, Calon Gubernur Kalsel Denny Indrayana Beri Klarifikasi
ICW melalui laman resminya antikorupsi.org yang dipublikasi pada 7 Desember 2020, memaparkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) milik Denny Indrayana, yang mereka ambil dari portal resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
ICW memaparkan, Denny secara total melaporkan enam kali LKHPN. Pada laporan kelima di tahun 2014 yang diserahkan 1 November 2014, merupakan kewajiban Denny setelah lepas jabatan Wakil Menteri Hukum dan HAM Kabinet Presiden SBY dengan total harta Rp 1.903.792.947.
Kemudian LHKPN Denny yang keenam atau terakhir, diserahkan 26 Agustus 2020 sebagai prasyarat menjadi calon gubernur Kalsel dengan total harta Rp 10.413.334.169.
Pada sub judul ‘Catatan atas kewajaran’ ICW memberi catatan: Kenaikan harta Denny Indrayana yang cukup signifikan ditemukan selepas dia tak menjabat sebagai Wamenkumham. Pada 2014 hartanya tercatat Rp 1,9 miliar, pada 2020 hartanya melonjak menjadi Rp 10,4 miliar.
BACA JUGA: LSM Kalsel Desak Kejati Usut Tuntas Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Penanganan Covid-19
Selama periode antara 2014 hingga 2020 Denny tak lagi menjabat di pemerintahan atau birokrasi. Peluang Denny menangguk kekayaan tak lain saat menjadi kuasa hukum James T Riyadi dan Lippo Group di tahun 2018.
Keputusan Denny menjadi pengacara taipan itu sempat dikritik beberapa pihak. Mereka menyayangkan mengapa Denny yang dikenal sebagai penggiat antikorupsi dan pakar hukum justru bersedia menjadi kuasa hukum konglomerat bermasalah dalam mega skandal Meikarta.
Mega skandal Meikarta telah memakan korban, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin yang divonis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selama 6 tahun penjara karena terbukti menerima suap Rp 10,6 miliar dan SGD 90 ribu (sekitar Rp 972 juta) dari Billy Sundoro yang merupakan pejabat elit Lippo Group.(jejakrekam)