Secara Dramatis, Puluhan Demonstran Tolak Omnibus Law di Banjarmasin Terpaksa Bubar

MASSA aksi tolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja di Banjarmasin yang tinggal berjumlah puluhan orang, dengan terpaksa harus membubarkan diri pada Jumat (16/10/2020) dinihari.

PEMBUBARAN ini tidak lama setelah adanya pernyataan kekeuh dari para demonstran untuk tetap bertahan hingga Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Namun, tepat pada Kamis (15/10/2020) pukul 24.00 Wita, aparat kepolisian harus menaikkan tensi ketegasan untuk membubarkan puluhan demonstran.

Dengan negosiasi yang sangat alot, tanpa ada kekerasan, massa akhirnya membubarkan diri secara kondusif dengan meninggalkan ruas Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Meski suasana sudah sangat larut, semangat demonstran seolah tak surut. Sambil menyanyikan lagu perjuangan, puluhan massa perlahan meninggalkan kawasan pusat ibu kota Kalsel itu.

Sebelumnya, para demonstran tetap memilih berdiam diri di ruas Jalan Lambung Mangkurat. Padahal, petugas kepolisian telah membuka satu jalur ruas jalan untuk lalu lintas kendaraan.

Selain itu, ajakan untuk membubarkan diri secara kondusif sempat disuarakan oleh petinggi kampus masing-masing. Bahkan seruan pembubaran itu juga disuarakan oleh aparat keamanan.

Koordinator Wilayah BEM se-Kalimantan, Ahdiat Zairullah menyatakan bahwa massa tetap akan bertahan di ruas jalan yang berdampingan dengan lokasi Bank Indonesia itu.

Massa, kata dia, masih terus mendesak Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

“Sampai tuntutan kita terpenuhi. Sampai presiden Jokowi datang. Sampai Perppu itu dikeluarkan. Kemungkinan besar kita akan menginap disini,” kata Ahdiat.

Di samping itu, Ketua BEM Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ini juga menegaskan, mahasiswa tidak akan pernah mengajukan yudisial review kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

“Karena kita tidak percaya sama Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Karena bila MK sudah menetapkan dan sebagainya, DPR maupun Presiden sudah tidak apa-apa lagi,” pungkasnya. (jejakrekam)