Foto:
PIMPINAN Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Kalimantan Selatan merekomendasikan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 ditunda hingga 2021.
KETUA Pemuda Muhammadiyah Kalsel, dr. Meldy Muzada Elfa, mengatakan bahwa rekomendasi ini mereka berikan berdasarkan beberapa fakta lapangan mengenai sebaran covid-19 yang terus meningkat yang telah mencapai lebih dari 200 ribu kasus, bahkan terdapat 63 pasangan calon kepala daerah yang terkonfirmasi positif covid 19.
Selain itu, tidak sedikit pula dari unsur penyelenggara pemilu termasuk 3 (tiga) diantaranya adalah Komisioner KPU RI yang dinyatakan positif covid-19.
Rekomendasi penundaan pilkada tersebut semakin juga semakin diperkuat dalam webinar Pemuda Muhammadityah bertajuk “Covid-19 Meroket: Pilkada 2020 Layakkah dilanjutkan”, yang menghadirkan Prof. Dr. dr. H. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH, MMB, FINASIM, FACP (Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia), Khorunnisa Nur Agustyati (Direktur Eksekutif Perludem), dan Razikin (Ketua PP Pemuda Muhammadiyah),Minggu (20/9/2020).
BACA JUGA: Banyak Mudharatnya Di Tengah Pandemi, PBNU Minta Pilkada Serentak 2020 Ditunda
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Ari Fahrial Syam memaparkan data statistik peningkatan Covid-19 di Indonesia yang cenderung meningkat. Ia menyayangkan ketidakkonsitenan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. “Jika Pilkada tetap dilanjutkan, saya prediksi angka positif covid-19 akan tembus 500.000 orang,” ujarnya.
Sementara itu, Khoirunnisa yang akrab dengan sapaan Ninis mengungkapkan penundaan Pilkada adalah pilihan paling ideal dalam situasi dan kondisi seperti ini. Menunda Pilkada bukan berarti bentuk kegagalan dalam berdemokrasi.
“Penundaan Pilkada harus dibarengi dengan kerja keras dalam memutus rantai penyebaran covid-19” terusnya.
BACA JUGA : Pengamat Hukum Uniska : Pandemi Bikin Bernapas ‘Tertunda’, Pilkada pun Sebaiknya Ditunda
Bahkan Razikin, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah mengusulkan untuk dilakukan lockdown terlebih dahulu apabila Pilkada tetap dilanjutkan.
Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Kalsel, R.Nopriadi Muluk mengamini bahwa penundaan Pilkada adalah pilihan paling bijak jika melihat berbagai data dan fakta pandemi belakangan ini. Ia juga menjelaskan bahwa penundaan Pilkada masih memungkinkan jika melihat UU Nomor 6 Tahun 2020.
“Jika memang berpegangan pada asas salus populi suprema lex esto, maka menunda Pilkada adalah pilihan paling bijak disaat kondisi sekarang ini,” kata dia
Selain itu juga berharap rekomendasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan terkait pelaksanan pilkada serentak tahun 2020 ini. (jejakrekam)