Dokumentasi jejakrekam
PROBLEM berkurangnya SDM di sektor pertanian menjadi kerisauan Sekda Kabupaten Banjar H.M. Hilman, terlebih Kabupaten Banjar salah satu daerah penyangga pangan provinsi Kalimantan Selatan.
HILMAN menjelaskan persoalan pertanian tidak hanya soal penguasaan teknologi pertanian dan kemampuan dalam penggunaan Alsintan tetapi juga semakin berkurangnya minat orang untuk bertani.
“Hal ini harus menjadi bahasan serius oleh pemerintah dan siapapun yang memiliki komitmen terhadap sektor Pertanian, karena jika ini dibiarkan maka bukan tidak mungkin justru pada jangka panjang akan menjadi ancaman dalam ketahanan pangan,” kata dia dalam diskusi virtual yang dilaksanakan Jejakrekam Minggu (9/8/2020).
Ketua umum Martapura FC ini menyebut di tengah Pandemi Covid-19, Kabupaten Banjar berperan penting sebagai daerah sentra tanaman pertanian dan perikanan budidaya.
Akan tetapi sektor pertanian terdampak dengan serapan pasar yang turun akibat rendahnya daya beli masyarakat, meskipun stok mencukupi untuk kebutuhan Kabupaten Banjar dan daerah tetangga seperti Kota Banjarbaru dan Banjarmasin.
Kedepan Pemkab Banjar terus berupaya agar sektor pertanian menjadi pilihan bagai generasi milenial, sehingga pilihan karir tidak melulu ingin menjadi pegawai negeri maupun swasta.
“Untuk itu harus ada daya tarik agar generiasi muda mau terjun ke sektor ini, karena pertanian sangat menjanjikan jika dikelola dengan baik,” ucap mantan Kadis PUPR Banjar ini.
Hilman mengatakan saat ini Pemkab Banjar sedang mencari formula tepat untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menarik minat generasi muda untuk terjun di sektor pertanian. Salah satunya melalui BUMD dan aspek regulasi yang berpihak terhadap petani.
“Pemkab Banjar berupaya serius untuk menjaga kantong-kantong yang menjadi andalan pertanian di Kabupaten Banjar seperti Gambut, Kertak Hanyar dan Sungai Tabuk agar tidak tergerus oleh pembangunan akibat alih fungsi lahan,” imbuhnya.
BACA JUGA : Jaga Kedaulatan Pangan, Kalsel Andalkan Tiga Kabupaten
Hilman mengatakan perlua ada sinergi antara kabupaten dan provinsi untuk memberikan insentif kepada para petani yang mempertahankan lahannya untuk tidak beralih fungsi.
Upaya perkuat pertanian, perlu intervensi pasar dan pemetaan potensi daerah
Sementara pengamat kebijakan Publik Subhan Syarif menilai Pandemi Covid-19 juga memberikan hikmah tersendiri jika ini dibaca dengan baik sebagai sebuah peluang dan kemampuan dalam menangkap potensi yang ada.
“Kemandirian pangan Kalimantan Selatan dengan produksi yang surplus berdasarkan data dinas TPH Provinsi dan kabupaten adalah potensi yang harusnya dikembangkan serta dikelola dengan baik dan berkesinambungan yang muaranya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani,” ucap Subhan.
Dia mengakui industrialisasi pertanian adalah sebuah pilihan kebijakan yang harus dilakukan jika pemerintah ingin ada nilai tambah yang lebih bagi para petani di Kalsel, agar hasil pertanian Kalsel juga memiliki nilai pasar yang tinggi.
BERITA TERKAIT : Pertahankan Swasembada Pangan, Guru Besar Pertanian ULM : Perkuat Badan Usaha Milik Rakyat
Menurutnya pemerintah juga harus mampu menunjukan keberpihakan pada para petani, adalah intervensi pasar sehingga harga jual di tingkat konsumen tidak terlalu jauh dengan harga beli pangan dari petani, sebab selama ini tengkulak cenderung mengatur harga sedemikian rupa.
“Dalam hal ini pasar produk pertanian berbasis digital haruslah juga dipersiapkan untuk mulai dikembangkan, seperti maping dan database yang valid tentang berbagai industri pangan dan turunannya,” timpalnya.
“Bahkan diperlukan roadmap pengembangan dari hulu hingga hilir terkait industri pertanian berikut turunannya, salah satunya bisa melalui model cluster produksi pertanian yang saling berbeda pada setiap daerah di Kalsel,” ujar ketua LPJK Kalsel ini.
Dia menyebut setiap daerah di Kalsel memiliki kekhasan dan sentra tersendiri, misalnya daerah Tanah laut menjadi sentra produksi cabe, tomat, brokoli , bawang merah, bawang putih dan tanaman sayuran lainnya, sementara daerah lain menjadi sentra produksi beras dan ikan air tawar.
“Dengan adanya kejelasan sasaran pengembangan, maka faktor supply dan demand akan menjadi seimbang dan ujungnya harga menjadi lebih terkendali. disamping juga akan dapat menghindari terjadi over produksi yang kemudian justru ujungnya merugikan petani,” tutup Subhan. (jejakrekam)