Foto : Syahminan
ALASAN pandemi Covid-19, Perusahaan Daerah (PD) Baramarta hanya bisa menyetor Rp 200 juta untuk PAD Kabupaten Banjar. Dampak pandemi ini diungkapkan direktur perusahaan daerah sektor usaha pertambangan batubara ini, Teguh Imanullah ketika rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPRD Banjar. Hal ini juga diakui Ketua Komisi II DPRD Banjar Pribadi Heru Jaya
“KAMI sengaja melakukan RDP dengan PD Baramarta untuk mengetahui segala permasalahan yang dialami perusahaan daerah ini,” kata Heru.
Heru menyampaikan, dari RDP tersebut pihaknya mengetahui secara langsung keterangan Direktur PD Baramarta tentang berapa jumlah setoran yang telah disetorkan untuk Pemkab Banjar. “Dari paparan Direktur PD Baramarta, kami mengetahui, bahwa pihak perusahaan sedang menjalani proses hukum yang sudah sampai ke MA terkait pajak,” tegas Politisi PKB ini.
Drektur PD Baramarta Teguh Imanullah menyampaikan sejumlah permasalahan yang dihadapi PD Baramarta. Misalnya, dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan harga batubara anjlok dan berada di luar target.
Pandemi Covid-19, pihaknya sulit untuk produksi atau usaha mengalami perlambatan akibat harga yang merosot jauh. Apalagi para pembeli meminta renegosiasi untuk harga batubara yang akan mereka beli dari PD Baramarta.
Menurutnya, untuk setoran PD Baramarta untuk Pemkab Banjar telah pihaknya serahkan sekitar Rp 200 juta sebagai PAD. “Nanti pada Desember 2020 kami akan memenuhi kewajiban kami dengan menambah setoran untuk PAD Kabupaten Banjar sekitar Rp 1,5 miliar,” tandasnya.
Terkait dengan persoalan hukum yang sedang prosesnya berjalan di MA, ungkap Teguh, adalah persoalan perpajakan. Apa yang disampaikan Direktur PD Baramarta tentang persoalan pajak yang memasuki ranah hukum tersebut, sepertinya telah menjawab, bahwa ada persoalan hutang pajak di perusahaan ini. Padahal sebelumnya pihak PD Baramarta bersikukuh clear and clean dan meraih penghargaan atau award.(jejakrekam)