SETELAH satu setengah bulan menjalani proses verifikasi administratif dan faktual, Partai Gelombang Rakyat Indonesia akhirnya meraih surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI sebagai badan hukum partai politik (parpol).
PENGESAHAN badan hukum Partai Gelora Indonesia ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH- 11.AH.11.01 2020 Tahun 2020.
Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly ini mengesahkan pengakuan Gelora Indonesia sebagai salah satu partai politik pada Selasa (19/5/2020).
“Alhamdulillah, di sepuluh hari bulan Ramadhan ini, kami mendapatkan kabar dari Pak Menkumham Yasonna H Laoly bahwa SK Menkumham untuk Partai Gelora sudah ditandatangani. Insya Allah setelah lebaran, akan dilakukan seremoni penyerahan SK dari Menkumham kepada Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, M Anis Matta,” ujar Sekjen Partai Gelora Indonesia, Mahfuz Sidik dalam siaran pers yang diterima jejakrekam.com, Kamis (21/5/2020).
BACA : Kader Maju di Pilkada, Partai Gelora Siap Beri Dukungan
Sebelumnya, pada 31 Maret 2020, Partai Gelora Indonesia telah secara resmi mendaftarkan diri ke Kemenkumham sebagai partai politik. Selain kepengurusan pusat, juga didaftarkan kepengurusan untuk 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), 484 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 4394 Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
Terpisah, Ketua DPW Partai Gelora Indonesia Kalimantan Selatan H Riswandi mengungkapkan dengan pengesahan ini, tentunya akan membakar semangat pengurus dan sahabat Gelora di wilayahnya.
BACA JUGA : Partai Gelora Kalsel Langsung Tancap Gas, Ini 13 Pengurus Daerahnya!
“Partai ini lahir saat di tengah krisis. SK-nya ditandatangani menjelang malam Lailatul Qadar. Ini menjadi tugas Kita membawa rakyat untuk keluar dari krisis. Kami sangat optimistis untuk menatap ke depan dan membuka jejaring seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin bergabung untuk mampu membawa Indonesia menuju kekuatan utama dunia” ujar Riswandi.(jejakrekam)
