Foto : Dokumentasi
PENYALURAN bantuan sosial (bansos) baik dari pemerintah pusat, Pemprov Kalimantan Selatan dan Pemkot Banjarmasin ternyata tidak merata. Fakta ini terungkap dari hasil reses Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan.
KELUHAN warga ibukota Kalimantan Selatan ini pun dicatat pimpinan dan anggota komisi bidang kesejahteran rakyat DPRD Kalsel, saat mengunjungi warga di Kota Banjarmasin.
Reses untuk mendengarkan aspirasi rakyat digelar Komisi IV DPRD Kalsel ke Kelurahan Kelayan Timur, Kelayan Selatan, Seberang Mesjid, Teluk Tiram, Kertak Baru Ulu, Antasan Besar, Kuin Utara dan Kelurahan Karang Mekar.
“Secara umum, khususnya Kota Banjarmasin, sangat banyak masyarakat miskin yang tidak memperoleh bantuan sosial dari pemerintah,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin kepada awak media di Banjarmasin, Senin (11/5/2020).
BACA : Sampaikan LKPj 2019, Paman Birin Klaim Mampu Tekan Angka Pengangguran dan Kemiskinan
Ia juga mencatat keluhan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang harus gulung tikar akibat wabah Corona berkepanjangan ini.
“Kebanyakan pelaku UMKM termakan modal usaha, tak bisa lagi berharap untung untuk bertahap hidup,” ucap legislator Gerindra ini.
Menurut Lutfi, jika kondisi semacam ini tak segera ditanggulangi dan dicarikan solusi, maka angka orang miskin baru di Banjarmasin akan melonjak naik. Bukan lagi hanya 41 ribu orang seperti data dari Dinas Sosial Kota Banjarmasin, tapi bisa menembus angka puluhan hinga ratusan ribu orang.
BACA JUGA : Ada 41.044 Warga Banjarmasin Miskin, Ombudsman : Penghuni Kolong Jembatan Harus Dientaskan
“Banyak orangtua siswa mengeluhkan adanya biaya tambahan yang harus dikeluarkan, karena pemberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh di rumah. Ya, seperti biaya kuota internet, padahal kondisi perekonomian saat ini tengah terjun bebas,” tutur Lutfi.
Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Kalsel ini mengusulkan agar pemerintah kota maupun Pemprov Kalsel memprogramkan pemasangan wifi gratis di setiap RT guna mendukung program belajar di rumah.
“Banyak beban yang harus ditanggung masyarakat. Ini beberapa aspirasi yang kami tangkap saat reses sejak Kamis (7/5/2020) hingga Senin (11/5/2020) ini. Ini belum lagi persoalan yang lain,” kata Lutfi.(jejakrekam)