Foto : Dokumentasi
Oleh : Subhan Syarief
GAUNG rekrutmen pendaftaran calon pemimpin kota, kerennya Walikota-Wakil Walikota Banjarmaisn di pengujung tahun 2019 semakin Semarak. Berbagai elemen masyarakat, terutama para tokoh politik dan para aktivis semakin meramaikan bursa calon.
WALAU secara fakta, tentu kans untuk diusung masih sumir. Sebab, faktor utama ‘permainan’ tetap ada di tangan partai politik (parpol). Tentu saja, ditangan para pemilik KTP dan KPU Kota Banjarmasin untuk calon yang mau maju lewat jalur independen.
Berniat maju sebagai pemimpin merupakan hak setiap warga negara, begitu juga terkait hal menjadi walikota. Ironisnya, falsafah utama menjadi seorang pemimpin justru diabaikan.
Bagaimana pun menjadi seorang pemimpin semestinya semata untuk tujuan pengabdian kepada rakyat. Ingin memberikan perubahan terhadap kondisi kehidupan rakyat dari yang belum baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Ya, intinya bila menjadi memimpin maka kesejahteraa, kemakmuran juga keadilan akan dinikmati oleh segenap warga yang dipimpinnya.
BACA : Angka Pengangguran di Banjarmasin Masih Tinggi
Kebahagian warga adalah menjadi hal utama yang ingin dilakukan oleh pemimpin. Contoh dua persoalan yang selalu ada di setiap daerah adalah kemiskinan dan pengangguran. Sejatinya, setiap yang mau jadi pemimpin atau sedang jadi pemimpin patut menjadikan aspek ini sebagai fokus utama yang harus ditangani ketika mendapat amanah.
Kemiskinan dan pengganguran adalah fakta yang dari dulu tidak bisa dihilangkan. Yang terjadi, malah selalu bertambah, keberhasilan mengatasi atau mengurangi kemiskinan dan pengganguran hanya selalu dalam bentuk citra dan mainan angka. Tapi fakta yang terjadi sebenarnya sangat bertolak belakang, bahkan condong menyedihkan.
Banyak para pemimpin dan penguasa berikut pengikutnya seolah menganggap hal ini tidak aneh. Bahkan, dinilai wajar dan biasa saja. Padahal, bila mereka mau berpikir sederhana dan mencari jawab, mengapa bisa negeri yang kaya luar biasa dengan anugerah berbagai sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang berlimpah, justru sebaliknya tidak mampu memberikan jaminan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya.
BACA JUGA : Tantangan Revolusi Industri 4.0 di Antara Berkah dan Musibah
Maka untuk menjadi pemimpin atau penguasa tidak akan menjadi angan mereka. Tanggung jawab terkait dengan falsafah utama kepemimpinan akan menghambat mereka untuk merebut jabatan tersebut. Dipastikan akan banyak yang menghindar dan takut ketika ingin pemimpin.
Di Kota Banjarmasin,misalkan jelang suksesi 2020, ikhwal kemiskinan dan pengangguran juga menjadi problem kota. Problem ini sejak lama telah menghantui pertumbuhan kota seolah tidak bisa dihindari dan dipecahkan. Selalu ada dan bahkan semakin bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk kota.
Jumlah pengangguran di Kota Banjarmasin sudah sangat memprihatinkan. Mengutip pernyataan Kepala Dinas KUMTK Banjarmasin, Priyo Eko Wusono, terungkap pada awal 2019, angka pengangguran di Kota Banjarmasin tercatat 8.000-an orang yang mengacu data kartu pencari kerja.
BACA JUGA : Walikota Banjarmasin Serahkan Bantuan bagi Petani Tambak dan Wira Usaha Baru
Mereka terdiri dari 7.500-an orang belum mendapat pekerjaan, dan 512 orang sisanya mengalami putus hubungan kerja selama tahun 2018. Memang di awal kepemimpinannya, bahkan saat sebelum terpilih Walikota Ibnu Sina sudah menargetkan akan mencetak wira usaha baru (WBU) sebanyak 2.500 orang. Program yang patut diapresiasi karena memang sangat tepat. Akan tetapi dalam perjalanan setelah tiga tahun memimpin kota, program yang hebat ini, tingkat keberhasilan belum diketahui secara nyata.
Indikator utamanya sederhana adalah ketika dikaitkan dengan pengganguran di kota Banjarmasin. Bila berhasil, tentu tingkat atau angka pengangguran harus berkurang banyak. Karena bila saja pencetakan 2.500 WUB tersebut sukses dan ada, maka minimal kita bisa perkirakan sekitar 5.000 hingga 7.500 orang akan bisa terambil oleh program ini.
Hitungan sederhananya adalah bila satu WUB di bidang tertentu terbentuk, maka minimal usaha tersebut akan membutuhkan sekitar dua atau tiga pekerja akan terlibat. Bila ini dikalikan dengan jumlah 2.500 tersebut, maka otomatis akan ada peluang kerja sekitar 5.000 hingga 7.500 pekerja.(jejakrekam/bersambung)
Penulis adalah Ketua LPJK Provinsi Kalsel
Arsitek senior di IAI Kalsel