Foto : Dokumentasi
MENYONGSONG pesta demokrasi lima tahun pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 di Kalimantan Selatan, baik level provinsi, kabupaten maupun kota, tentu topik hangat salah satunya adalah angka dan peta kemiskinan warga yang menjadi isu menarik diangkat ke permukaan.
FAKTA dan data serta model penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu aspek utama yang diusung para pihak yang berniat menjadi calon kepala daerah. Terutama, untuk daerah yang tingkat kemiskinan nya cukup meresahkan.
Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan sangat menarik sekaligus membuat heran. Bahkan memantik tanya besar yang sulit untuk dijawab. Kontradiktif, ini mungkin kata yang terasa pas digunakan. Mengapa ? Karena daerah ini tergolong kaya akan sumber daya alam (SDA). Bahkan, termasuk daerah yang banyak menyumbang pemasukan bagi negeri ini, khususnya yang disetor ke pemerintah pusat.
BACA : Ada 158.348 Warga Banjarmasin Belum Tercover Jaminan Kesehatan
Konon katanya hanya dari sektor batubara, Kalimantan Selatan memyumbangkan pemasukan cukup besar kepada pemerintah pusat hampir mencapai Rp 200 triliun per tahun. Namun, ironisnya, tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan justru terbilang cukup mengejutkan, tercatat 5 persen dari total jumlah penduduknya.
Demikian juga terkhusus dengan Kota Banjarmasin yang jelas terkena imbas. Apalagi, Banjarmasin merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan ini tidak punya potensi SDA. Kota Banjarmasin hanya mengandalkan dari sektor perdagangan dan jasa.
Di Kota Banjarmasin, masalah kemiskinan menjadi persoalan klasik yang sejak dulu, seolah tidak bisa diatasi. Dari Jumlah total penduduk Banjarmasin ternyata masih belum terlepas dari jerat kemiskinan.
Mengacu data sebaran Basis Data Terpadu (BDT) Dinas Sosial Kota Banjarmasin, jumlahnya mencapai 39.536 jiwa. Meliputi fakir miskin, orang tak mampu dan rumah tangga yang rentan miskin. Ini artinya jumlah penduduk miskin mencapai lebih dari 5 persen dari total jumlah penduduk kota. Faktanya, jumlahini melampaui tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan.
BACA JUGA : Ada 41.044 Warga Banjarmasin Miskin, Ombudsman : Penghuni Kolong Jembatan Harus Dientaskan
Dari angka tersebut, Kecamatan Banjarmasin Selatan adalah penyumbang terbanyak catatan kemiskinan. Jumlahnya mencapai 11.417 jiwa. Tersebar hampir di 12 kelurahan di sana. Disusul, Kecamatan Banjarmasin Barat, terdata ada 8.429 orang yang hidup dalam kemiskinan. Diikuti Banjarmasin Utara di posisi ketiga dengan angka 7.514 jiwa. Rangking keempat ditempati Banjarmasin Timur. Jumlahnya sebanyak 6.621 Orang. Lebih banyak 1.066 jiwa ketimbang wilayah Banjarmasin Tengah yang berjumlah sekitar 5.555 jiwa.
Jumlah total kemiskinan yang mencapai hampir 40.000 jiwa, tentu bukan jumlah yang sedikit. Bandingkan saja, dengan jumlah penduduk Kota Banjarmasin yang berdasarkan data BPS Kota Banjarmasin tahun 2018, Kota Banjarmasin memiliki penduduk sebanyak 692.793 jiwa dengan kepadatan 7.036,28 jiwa per km².
Jadi, masalah ini termasuk persoalan serius yang mestinya segera diatasi dan dicari solusi jalan keluarnya. Hal menarik bila ditelusuri, apakah pemerintah kota punya gambaran data lengkap tentang hal siapa yang termasuk kategori miskin. Kemdian, masuk kategori orang tak mampu dan juga kategori rumah tangga yang miskin. Tampaknya, belum ada data yang dimiliki secara valid.
BACA LAGI : Nanik Ungkap Kebocoran Uang Negara, Kalsel Kaya Tapi Rakyatnya Miskin
Data berupa dimana tempat tinggalnya, usia, jumlah keluarganya dan juga masuk kategori kelompok miskin yang seperti apa? Seandainya data lengkap dan valid tersebut belum ada dimiliki ,tentu sangat menyulitkan bila mau mencari solusi atau strategi pemecahannya.
Memang kelemahan klasik yang sering menjadi penghambat program ini adalah hal kelengkapan dan validitas data. Banyak data hanya sekadar berhenti pada data jumlah persentase saja. Belum menyentuh ke data yang lebih rinci. Dan, ini tidak hanya terjadi seperti di aspek hal kemiskinan ini saja. Di sektor lain pun, sajian data yang lengkap sekaligus valid menjadi momok yang sering dan terulang terjadi.
Lalu, melihat kondisi ini apa langkah yang semestinya harus dilakukan? Langkah atau model kiat untuk membantu mengatasi kemiskinan yang sepertinya sulit untuk dipecahkan. Dalam hal ini, tentu saja peranan dari Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengatasimasalah ini agar tidak menjadi atau menuju ke arah kemiskinan yang masif.
Jujur saja, sampai saat ini kita belum banyak mengetahui langkah strategis seperti apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi hal terkait. Utamanya, masalah kemiskinan warga kota ini. Posisi total kemiskinan yang sudah berada di atas 5 persen harus dicari jalan keluar untuk mengatasinya.(jejakrekam/bersambung)
Penulis adalah Ketua LPJK Kalimantan Selatan
Arsitek Senior IAI Kalsel