Foto : Ahmad Husaini
PEMKOT Banjarmasin menargetkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terus meningkat tiap tahun. Optimalisasi dari segi pendapatan jadi pilihan untuk membiayai program pembangunan kota.
HANYA saja, untuk APBD Banjarmasin tahun anggaran 2020 ini ternyata sebaliknya, terjadi penurunan. Walikota Banjarmasin Ibnu Sina menyebut penurunan anggaran tahun 2020 akibat dana perimbangan yang digelontorkan pemerintah pusat melalui APBN mengalami penurunan.
“Kondisi ini akan disesuaikan pada anggaran perubahan nanti. Semoga keseluruhan APBD 2020 akan terjadi peningkatan,” ucap Walikota Ibnu Sina kepada awak media di sela rapat paripurna tingkat I penyampaian raperda APBD 2020 di Gedung DPRD Kota Banjarmasin, Jumat (25/10/2019).
Menurut dia, saat ini, Kota Banjarmasin terbilang berkinerja tinggi, karena dari segi aspek belanja daerah sudah menembus angka senilai Rp 2 triliun.
BACA : Belanja Lebih Besar Dibanding Pendapatan, RAPBD Banjarmasin 2019 Defisit
Politisi PKS ini berharap kinerja dan target-target lebih bisa dioptimalkan lagi. Ibnu Sina menyebut tahun ini untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak online di tengah respon masyarakat yang telah membayar pajak dalam jaringan (daring).
“Kami berupaya semaksimal mungkin. Hal ini dibuktikan dengan jalinan relasi di sejumlah bank agar bisa berdampak positif dengan lebih tingginya perolehan uang yang diterima para pengusaha daerah,” paparnya.
Ibnu Sina memastikan pihaknya tetap melihat real time (waktu sebenarnya) untuk melihat perkembangan PAD. Ia mengatakan dengan itu dapat mengevaluasi untuk APBD Perubahan 2020 nanti.
Mantan Ketua DPW PKS Kalsel ini mengungkapkan dalam RAPBD 2020 tejadi kekurangan atau defisit sekitar Rp 200 miliar ini menjadi pekerjaanrumah bagi pemerintah kota untuk ditangani secepatnya.
“Sementara , untuk PAD mengalami kenaikan sebesar Rp 42 miliar. Serta komposisi APBD kota Banjarmasin belanja langsung sebesar 51 persen dan belanja tidak langsung 49 persen,” ucapnya.
BACA JUGA :Pemkot dan DPRD Banjarmasin Sepakati APBD 2020
Mantan anggota DPRD Kalsel ini menuturkan Kemendagri telah melakukan evaluasi penyerapan anggaran dari pemerintah kota dengan realisasi fisik sudah mencapai 90 persen.
“Realisasi keuangan masih belum, karena sebetulnya kalau sudah realisasai fisik sebesar 90 persen, tentu tinggal pembayaran. Kami mendorong rekanan kontraktor untuk segera mengambil pembayaran kontrak,” papar Ibnu.
Dia meyakini pada dua bulan akhir 2019, di semester terakhir ini pembayaran untuk realisasi fisik 90 persen bisa terserap dengan baik.(jejakrekam)