RENCANA pemindahan ibukota negara (IKN) ke Pulau Kalimantan, direspon serius Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) se-Kalimantan. Saat ini, ada tiga provinsi yang masuk nominasi, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
“TERLEPAS wilayah mana yang nantinya dipilih Presiden Joko Widodo untuk IKN, terpenting adalah pemindahan ibukota negara ini benar-benar berada di wilayah Kalimantan. Ini yang terpenting,” uca Ketua LPJK Kalimantan Timur, Heru Cahyono, dalam Rapat Koordinasi LPJK se-Indonesia, di Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/8/2019).
Menurut Heru, dengan pemindahan ibukota negara ke Kalimantan, tentu akan membuka potensi pengembangan infrastruktur, ketika ibukota pengganti Jakarta pindah ke salah satu provinsi di Kalimantan.
“Pengembangan infrastruktur seperti akses jalan dan infrastruktur dasar akan cepat tumbuh jika IKN jadi dipindah ke Kalimantan. Tentu, ini akan memajukan dunia konstruksi di Kalimantan,” ucap Heru.
BACA : Kalimantan Jadi Ibukota Negara, Telkom Hubungkan Fiber Optik
Untuk itu, ia mengajak agar LPJK se-Kalimantan merapatkan barisan dalam mengambil peran pengembangan jasa konstruksi, ketika ibukota benar-benar telah ditunjuk di pulau terbesar di Indonesia ini.
Menurut Heru, pembangunan prioritas tama adalah kantor kementerian dan instansi pemerintah pusat, sehingga jika tak didukung infrastruktur dasar, tentu akan menghambat pembangunan.
“Namanya juga jadi pusat pemerintahan. Fasilitas dan infrastruktur harus mumpuni. Jelas, pemindahan ibukota ini akan berdampak positif bagi dunia jasa konstruksi di Kalimantan,” pungkas Heru.
BACA JUGA : Berbiaya Rp 446 Triliun, Gubernur Sahbirin Optimistis Kalsel Jadi Ibukota Negara
Senada itu, Ketua LPJK Provinsi Kalsel Subhan Syarief mengajak seluruh komponen untuk mempersiapkan diri, ketika nanti ibukota negara yang baru berada di salah satu provinsi Kalimantan.
Menurut Subhan, penyiapan itu bisa berupa potensi pelaku jasa konstruksi yang dimiliki Kalimantan untuk dilibatkan dan dimanfaatkan. Ia menegaskan sangat penting bagi pelaku jasa konstruksi Kalimantan bersatu padu, saling bekerjasama untuk memperkuat kinerja agar bisa ikut terlibat. “Jangan sampai, kita tidak boleh hanya nanti menjadi penonton , tapi wajib menjadi pemain utama” katanya.
BACA LAGI : Layak Calon Ibukota, Paman Birin : Kalsel Ini Titik Nolnya Indonesia!
Bagi Subhan, langkah yang perlu diambil LPJK se-Kalimantan untuk melakukan inventarisir dan membuat database para pelaku jasa konstruksi baik sumber daya manusia dan perusahaan.
“Syaratnya, harus memiliki kemampuan, berkinerja bagus dengan keahlian atau keterampilan profesional dan siap saling bekerjasama terlibat dalam pembangunan infrastruktur bila pemindahan ibukota negara dilakukan,” imbuh kandidat doktor Universitas Islam Sultan Agung Semarang ini.(jejakrekam)