Foto : Istimewa
BERDASAR prevalensi stunting di Kalimantan Tengah, mengacu hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas) 2018, ada penurunan dari 41,3 persen menjadi 34,04 persen. Namun angka untuk kasus anak kurang gizi kronis dan pendek dari standar usianya itu masih di atas nasional sebesar 30,8 persen.
“HAL ini menunjukkan bahwa masalah stunting perlu ditangani sesegera mungkin dengan intervensi dan kolaborasi bersama lintas sektor,” kata Gubernur Kalteng Sugianto Sabran saat kegiatan Hari Kesatuan Gerakan PKK bersamaan dengan pencanangan bulan Gotong Royong didampingi Bupati Kotawaringin Timur H Supian Hadi di Sampit, Kamis (4/3/2019).
Melalui kegiatan di Kota Sampit itu, Sugianto menjadikannya sebagai momentum untuk mendeklarasikan pencegahan dan penurunan stunting. Yakni, menekankan tujuh poin penting, seperti membuat regulasi untuk melaksanakan gerakan pencegahan dan penanganan stanting.
BACA : Menjadi Narasumber, Bupati HSU Beberkan Strategi Turunkan Angka Stunting
Kemudian, menggalang komitmen semua lintas sektor dan seluruh lapisan masyarakat serta menggerakkan tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, aktivis, dunia usaha dan organisasimasyarakat untuk mendukung pencegahan stanting.
Kemudian menggalakkan seluruh masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat, memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan balita, memastikan setiap bayi mendapatkan ASI eksklusif dan ASI lanjutan hingga berusia 2 tahun serta memantau tumbuh kembang anak dan pemberian imunisasi dasar lengkap.
“Saya minta seluruh jajaran tim penggerak PKK untuk bersama melakukan aksi nyata dan berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Hal ini sekaligus untuk menepis anggapan yang kurang tepat terhadap keberadaan gerakan PKK,” papar mantan anggota DPR RI ini.
BACA JUGA : Kawasan Perdesaan Rentan Stunting, Mendes : Kami Gencar Berikan Edukasi
Menurut Sugianto, selama ini seringkali PKK dianggap sebagai gerakan yang penuh dengan agenda seremonial semata. Tim penggerak PKK harus mampu menjadi garda terdepan yang akan mengawal moral keluarga yang menjadi cermin moral bangsa.
“Sangat penting jika pemerintah baik provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan memberikan fasilitasi untuk penguatan kelembagaan gerakan PKK,” cetusnya.
Apalagi, kata Sugianto, PKK merupakan mitra kerja pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan dan pelayanan masyarakat guna mencapai kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. (jejakrekam)