Foto : Iman Satria
MANUVER politik yang diambil Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Kalimantan Selatan H Muhidin bersama pengurus DPD PAN se-Kalsel untuk berbalik arah menyokong Joko Widodo-Ma’ruf Amin, pada Minggu (9/12/2018) malam, merupakan hal lumrah dalam logika politik.
HAL ini diungkapkan pengamat politik asal FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Dr Taufik Arbain kepada jejakrekam.com, Selasa (11/12/2018). Menurut Taufik, kondisi pasca reformasi tentu berbeda dengan era sebelumnya, di mana level pusat lebih dominan, sehingga jaringan di daerah harus tunduk pada instruksinya.
“Dinamika politik saat ini mengharuskan banyak kompleksitas kepentingan yang harus ditanggung, dipenuhi dan diemban kader. Maka pilihan-pilihan politik dengan manuver mendeklarasikan dukungan berbeda dengan DPP PAN, menjawab kebutuhan dan kepentingan perolehan suara partai,” tutur Taufik Arbain.
BACA : Jika Muhidin Benar Dipecat PAN, KPU Kalsel : Bisa Terancam Dicoret Dari DCT
Doktor jebolan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini berpendapat sangat wajar ketika DPW PAN Kalsel di bawah komando Muhidin memilih berbeda dukungan dengan DPP PAN yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
“Saya yakin ini karena adanya batasan parliamentary threshold empat persen menjadi pintu neraka bagi parpol yang berada di divisi papan bawah berdasar hasil survei nasional,” kata Taufik.
Menurut dia, dalam konteks PAN Kalsel tentu tidak jauh berbeda dengan hasil survei nasional, berada kedelapan pada kisaran satu koma sekian.
“Saya melihat ketika PAN menempatkan tokoh seperti mantan walikota, eks bupati atau bupati yang sedang menjabat, aktivis, maupun pengusaha merupakan langkah strategis agar bisa memenuhi ambang batas empat persen di Pemilu 2019 itu,” ucap Taufik.
BACA JUGA : Pilih Jalan Sunyi, DPW PAN Kalsel Dukung Pasangan Jokowi-Ma’ruf
Dosen FISIP ULM ini menilai pengalaman-pengalaman pemilu legislatif selama ini terbukti bisa meraup kursi dan menyelamatkan dari pintu neraka kekalahan partai.
“Malah, pemecatan oleh DPP PAN merupakan langkah pengergajian kuasa atas suara PAN di Kalsel. Jadi, politik itu harus lentur dengan melihat aspek kondisional pemilu legislatif yang berbarengan dengan pemilu presiden kali ini,” paparnya.
Taufik hakkul yakin deklarasi DPW PAN Kalsel mendukung capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin, tak akan mendegradasikan raihan suara duet Prabowo-Sandi di Kalsel. Dasar Taufik menjadi rujukan adalah isu capres sangat mendominasi alam sadar dan pikiran pemilih dibanding isu-isu partai politik.
“Sebab, selama lima bulan sebelum pencoblosan 65 persen masyarakat sudah mampu menetapkan pilihan siapakah pasangan capres yang dipilihnya. Ini artinya, ada kecenderungan apa pun partainya, dan siapapun figur calegnya, masyarakat telah menentukan pilihan. Ini akibatnya kuatnya arus informasi kandidat pasangan presiden,” katanya.
Faktanya, beber taufik, justru parpol pemenang di Kalsel di Pemilu 2014, justru butuh energi besar untuk menggiring arus pilihan publik. Hal ini menyangkut kalkulasi politik massa, tidak segampang menggiring barisan itik menyeberang jalan.
“Di era medsos tanpa batas ini, distribusi informasi kompetitif antar tim sukses paslon presiden-wapres makin masif. Wajar pilihan-pilihan taktis dilakukan, apakah untuk menyelamatkan partai, menyelamatkan kepentingan pemenangan pasangan presiden atau kedua-duanya,” papar Taufik.
BACA LAGI : Ada Ancaman Pemberhentian Muhidin, Kader PAN: “Partai Akan Lumpuh Total”
Direktur Banua Meter Kalsel ini mengatakan harus diakui fenomena pileg dan pilpres setali antara pilihan partai dan pilihan presiden. Menurut Taufik, cenderung kader parpol akan mementingkan penyelamatan raihan suara partai dan kursi dibanding capres. “Ini menyangkut masa depan parpol dalam jangka panjang,” ucapnya.
Sebab, masih menurut Taufik, justru suara parpol terbanyak yang dihitung pasca Pemilu 2019 oleh pemenang pemilihan presiden-wapres. Atas dasar itu, Taufik memperkirakan manuver politik Muhidin yang didukung pengurus DPW PAN Kalsel dan DPD PAN lainnya hanya seperti bermain games, bukan bisa tataran ideologis.
“Soal etika politik mungkin dinomorsekiankan. Atau bisa jadi inilah adalah ijtihad politik yang dilakukan Muhidin dalam jangka pendek dan panjang. Apalagi, figur Muhidin juga sangat berpengaruh di kancah politik Kalsel,” tuturnya.(jejakrekam)