ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Syaifullah Tamliha mengabarkan ada peningkatan subsidi yang harus ditanggung pemerintah untuk harga LPG tabung 3 kilogram atau tabung ‘gas melon’. Saat ini, di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tengah membahas soal besaran subsidi bagi ‘gas melon’ untuk kalangan masyarakat miskin serta bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dengan pihak pemerintah.
SYAIFULLAH Tamliha yang juga anggota Banggar DPR RI dari Fraksi PPP ini mengungkapkan tahun 2017, subsidi untuk LPG 3 kilogram sebesar Rp 29 triliun, kemudian diturunkan menjadi Rp 20 triliun dalam tahun anggaran 2018.
“Nah, rencananya, pada tahun anggaran 2019 ini, akan dikembalikan lagi, tidak kurang Rp 25 triliun,” ucap Syaifullah Tamliha, usai menghadiri pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) VII Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswama Migas) Kalimantan tahun 2018 di Hotel Golden Tulip, Banjarmasin, Sabtu (24/11/2018).
BACA : Distribusi Gas LPG 3 Kg Diusulkan Sistem Tertutup
Dengan pengembalian subsidi sebesar Rp 35 triliun, Syaifullah mengatakan bisa mengurangi beban hidup masyarakat, terutama dari kalangan kurang mampu, termasuk di Kalimantan Selatan. “Memang masyarakat tidak bisa dilarang untuk membeli LPG 3 kilogram. Coba lihat, ada saja pemilik mobil mewah beli LPG 3 kilogram. Lalu bagaimana ini?,” cecar mantan Sekretaris DPW PPP Kalsel.
Syaifullah menganalogikan seandainya orang yang mampu, ternyata membeli 50 tabung LPG 3 kilogram, padahal dia tergolong warga mampu, tentu pendistribusian tidak tetap sasaran. Masih menurut dia, jika distribusi LPG 3 kilogram dilakukan secara tertutup, Syaifullah mengatakan maka pemilik kartu PKH yang bisa membelinya.
“Jadi memang kriteria orang miskin berbeda-beda ukuran dan penilaiannya. Walau LPG 3 kilogram hanya boleh untuk orang miskin,” ucap Syaifullah.
BACA JUGA : Operasi Pasar Tak Mampu Tekan Harga LPG Bersubsidi, Sejumlah Pangkalan Diskorsing
Ia menjelaskan banyak lembaga yang memberikan penilaian apakah termasuk miskin atau tidak, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) yang harus turun langsung ke lapangan bersama RT. “Jadi, harus dicek apakah dia itu betul-betul miskin atau tidak,” ucapnya.
Anggota Komisi I DPR RI ini memastikan pihaknya akan mencari solusi persoalan subsidi LPG 3 kilogram dan premium atau bensin yang sering dikeluhkan banyak kosong. Menurut Syaifullah,kondisi di lapangan sangat sulit untuk menertibkan para penerima LPG 3 kilogram atau bensin yang harusnya benar-benar miskin.
BACA LAGI : Diduga Ada Permainan, Harga LPG 3 Kilogram Kian Meroket
“Kami upayakan agar terus meningkatkan subsidi LPG 3 kilogram, sehingga masalah yang dihadapi bisa tercover. Sebab, berdasar parameter yang ada, orang miskin di Indonesia versi Bappenas mencapai 11,8 juta. Sedangkan, Kementerian Sosial mencatat 15 juta, dan BPS lebih besar lagi sebanyak 28 juta orang,” pungkasnya.(jejakrekam)