Foto : Istimewa
DINAMIKA masyarakat di tahun politik yang kian dinamis, Gerakan Pemuda (GP) Ansor pun mendesak agar pemerintah segera mengambil sikap yang tegas dalam menyikapi kelompok-kelompok yang ingin mengganti ideologi Pancasila.
BENTUK penyikapan ini telah dideklarasikan ormas kepemudaan di bawah ormas Islam terbesar Nahdlatul Ulama (NU) melalui rapat koordinasi (rakornas) pada Jumat-Sabtu (3-4/8/2018) lalu di Jakarta.
Rakornas yang dipimpin Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Choumas yang akrab dipanggil Gus Yaqut, dihadiri seluruh pimpinan wilayah GP Ansor dan Satuan Koordinasi Nasional (Satkornas) Banser seluruh Indonesia.
Ada beberapa hal yang mengemuka dan disikapi GP Ansor dan Satkornas Banser, terutama dinamika yang mencuat di tahun politik. Ada tiga masalah besar yang telah dipetakan GP Ansor yakni masalah konsensus nasional, klaim keagamaan dan masalah mayoritas yang lebih memilih diam.
Dari pernyataan Gus Yaqut, GP Ansor dan Banser menilai justru kelompok-kelompok yang mempertanyakan konsensus nasional makin masif. Mereka mempertanyakan NKRI, Pancasila, dan UUD 1945. Mereka ingin mengganti ideologi dan dasar negara, misalnya, seperti yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
“HTI memang telah dibubarkan, tetapi bukan berarti ancaman sirna. Namun, justru berbahaya karena mereka menjadi sulit diidentifikasi. Hal ini dikarenakan pemerintah hanya fokus pada langkah pembubaran saja. Kami sebenarnya sudah ingatkan, jangan buru-buru dibubarkan kalau belum disiapkan jaring pengamannya,” tegas Gus Yaqut seperti dikutip Ketua PW GP Ansor Kalsel, Teddy Suryana melalui siaran pers yang diterima jejakrekam.com, Rabu (8/8/2018).
Teddy juga menyebut masalah Jamaah Ansoru Daulah (JAD) yang baru-baru ini dibubarkan. “Namun, saya belum mendengar langkah apa yang dilakukan pemerintah pasca pembubaran JAD. Kalau tidak ada jaring pengamannya, ini sama berbahayanya,” katanya.
Dosen STIQ Rakha Amuntai ini menceritakan Ketua Umum GP Ansor Gus Yaqut juga menegaskan adalah klaim keagamaan, terutama sekelompok kecil masyarakat agama yang merasa paling benar dari sisi pemahaman agamanya.
“Yang tidak seperti mereka dianggap salah, bahkan sesat. Karena dianggap sesat, maka dianggap musuh. Karena dianggap musuh, maka wajib diperangi. Kenyataan ini makin masif pada tahun politik sekarang. Menurut kami hal semacam ini akan dipakai dalam kontestasi politik pemilihan Presiden 2019,” ujar Teddy.
Masalah ketiga adalah fenomena diamnya mayoritas atas situasi ini. Menurut Teddy, sebenarnya sebagai mayoritas, seharusnya memiliki kekuatan lebih untuk menghadapi kaum minoritas yang ingin merongrong NKRI.
“Saya berharap masyarakat jangan diam lagi menghadapi persoalan bangsa. Jumlah kita ini besar dibanding mereka. Ayo, jangan takut, bersama kita hadapi mereka. Apalagi mereka tidak punya jejak sejarah dalam mendirikan negara ini,” beber Teddy menirukan apa yang ditegaskan Gus Yaqut.
Untuk itu, Teddy memastikan Ansor dan Banser bertekad tetap menjaga Indonesia dengan kebhinnekaan. Bagi Ansor dan Banser, menjaga Indonesia sama dengan menjaga warisan kiai-kiai NU yang ikut memperjuangkan kemerdekaan bangsa, bersama dengan kelompok lainnya.
Menyikapi fenomena itu, GP Ansor pun akan menggagas kegiatan Kirab Satu Negeri yang akan dihelat pada pertengahan September 2018 mendatang. Teddy berharap Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pintu masuk dalam memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa Indonesia memiliki tiga masalah besar tersebut.
Dan perhelatan itu, Ansor dan Banser bergerak serentak di lima zona, yakni Zona Sabang, Nunukan, Miangas, Rote dan Merauke. Untuk Kalimantan Selatan termasuk dalam masuk zona Nunukan yang nantikan akan bergerak di 0 kilometer Pulau Sebatik Kalimantan Utara. (jejakrekam)