Foto : Tim
PEMKAB Hulu Sungai Utara (HSU) diwakili Wakil Bupati HSU Husairi Abdi menandatangani perjanjian kerjasama Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH).
PENANDATANGANAN kerjasama dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat itu, dalam Rakorwasda Kalsel Tahun 2018 di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kamis (2/8/2018), disaksikan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor, Irjen Kemendagri RI dan Kajati kalsel.
Kerjasama ini dimaksudkan
untuk penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan indikasi adanya tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sementara, Rakorwasda Kalsel Tahun 2018 dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antara APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat, serta menindaklanjuti kebijakan pengawasan daerah dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.
Husairi Abdi menyambut baik penandatanganan kerjasama itu, dan berharap dengan kerjasama ini APIP dan APH di HSU dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“APIP dan APH di HSU dapat bersinergi dan berkoordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugasnya. Kami berharap dengan adanya kerjasama APIP dan APH dapat mendorong terwujudnya akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya.
Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor mengatakan, penandatanganan kerjasama APIP dan APH merupakan bentuk dukungan Pemprov Kalsel dan pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta bebas dari KKN.
Paman Birin meminta aparatur pemerintah agar mengetahui tindak pidana korupsi. Pemerintah daerah diminta selalu menjalin koordinasi dengan APIP dan APH apabila ada hal penting yang harus dikoordinasikan dalam rangka menghindari tindak pidana korupsi.
“Jabatan adalah titipan dan amanah yang harus dijaga dengan baik agar tata kelola pemerintahan di Kalsel dan kabupaten/kota di kalsel dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya.(jejakrekam)