Foto : Bloggues.com
MASIH belum tuntasnya perekaman e–KTP di sejumlah kabupaten di Kalsel menjelang pesta demokrasi pemilihan kepala daerah mendorong Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalsel berkonsultasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta.
SELAIN persoalan e-KTP, para wakil rakyat ini juga mencari solusi agar mekanisme pilkada di beberapa kabupaten di Kalse dapat berjalan dengan lancar dan aman.
“Setidaknya ada dua permasalahan yang kita bicarakan dengan KPU pusat untuk mencari solusi terbaik,” kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H Suripno Sumas.
Ia pun merinci, terkait kartu tanda penduduk (KTP) dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018 di empat kabupaten yang waktunya tak lama lagi, yaitu Tabalong, Hulu Sungai Selatan (HSS), Tapin dan Kabupaten Tanah Laut (Tala).
Masalah kedua, lanjut Suripno meminta solusi atau jalan keluar dengan KPU pusat, termasuk tiga kabupaten yang melaksanakan pilkada termasuk akan berakhirnya masa jabatan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat.
“Dari empat kabupaten di Kalsel yang melaksanakan pilkada, tiga di antaranya KPUD setempat yang masa jabatan berakhir tiga hari menjelang pelaksanaan pilkada, yaitu Tala, Tapin dan HSS,” kata Suripno. Politisi PKB ini berharap pelaksanaan pilkada pada empat kabupaten tersebut berjalan aman, lancar dan sukses dan nantinya tidak terkendala masalah KTP. (jejakrekam)