Foto : Syarbani
PEMERINTAH Kabupaten Barito Utara bertekad mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk yang keempat kalinya.
PJS Bupati Barito Utara, H Sapto Nugroho bersama Sekretaris Daerah, H Jainal Abidin, dan Kepala Perangkat Daerah menyerahkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Kalteng di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Kalteng, Senin (02/04/18).
“Penyerahan laporan keuangan ini menandai dimulainya audit internal keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2017 setelah sebelumnya melakukan unaudit,” kata Sapto.
Menurut dia, kegiatan ini merupakan suatu kewajiban yang rutin dilaksanakan saban tahun guna mengetahui seberapa besar penyerapan, pengunaan dan pelaksanaan anggaran pembangunan belanja daerah sebagai pertanggungjawaban baik secara administratif maupun bukti riil pelaksanaan kegiatan.
“Seluruh SOPD lingkup Pemkab Barut dapat mempersiapkan diri dan pro aktif saat tim audit melakukan pemeriksaan sehingga dapat mewujudkan opini WTP yang keempat kalinya,” harap Sapto.
Sementara itu, Kepala BPK RI, Perwakilan Provinsi Kalteng, Ade Iman Rosmana menyampaikan bahwa BPK RI saat ini kekurangan tenaga auditor dalam melaksanakan tugasnya. Selain meminta tambahan tenaga auditor tersebut, sebut dia, direncanakan untuk 2019 akan mengadakan kesepakatan dalam bentuk MoU dengan pemerintah kabupaten/kota. “Hal ini terkait penggunaan tenaga auditor dari inspektorat masing-masing pemerintah kabupaten/kota,” imbuhnya.(jejakrekam)