SEBAGAI organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan (OKP), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi profesi, dan organisasi politik sepatutnya memberikan kontrol sosial bantuan kepada pemerintah daerah di Kalimantan Selatan, agar roda pemerintahan semakin lurus dan mampu mengatasi berbagai kendala. Untuk itu, setiap kegiatan organisasi tersebut seperti unjuk rasa, dialog, workshorp, diskusi, atau pendidikan latihan harus diapresiasi, sepanjang bentuknya membangun untuk kepentingan masyarakat.
Ketua Forum Pembela Bangsa dan Negara (Forpeban) Din Jaya menilai, pihaknya senantiasa memberikan kritik kepada kinerja aparatur pemerintah daerah, dalah hal pembangunan infrastruktur. Sebab itu, Ia berharap dukungan semua pihak, jika selalu menggelar unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi. “Sebagai warga Negara kita patut pula melakukan kontrol sosial tehadap kinerja aparatur pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Kami berniat meluruskan dan mempertanyakan melalui unjuk rasa, termasuk pemberantasan korupsi di daerah. Saya kira perlu diapresiasi, apalagi kami melakukan aksi tidak ada bayaran. Inti kami membantu pemerintah untuk kontrol sosial saja, adalah sangat wajar,” ujar Din Jaya, Minggu (17/09/2017).
Senada itu, Ketua Ikatan Putra Putri Indonesia (IPPI) Kalsel Rolly Irawan, pihaknya tidak menginginkan adanya korupsi di daerah, sebab itu selalu mengawasi setiap pembangunan yang bersumber dari APBD dan APBN.
“Kami sangat menyayangkan jika ada yang keberatan, saat kami menyampaikan aspirasi melalui unjuk rasa,” tambah Din Jaya.
Ketua Majelis Taklim Nur Arina berpendapat seharusnya semua pihak yang dikritik berterima kasih dengan LSM/OKP karena telah memberikan kontrol sosial. “Ya, seharusnya bisa memperbaiki dan intropeksi, setiap ada kontol sosial dari kami melalui unjuk rasa,” katanya.
Menurut Din Jaya, unjuk rasa tidak ada sangkut paut dengan investor, sebab investor masuk ke Kalsel terkait kebijakan pemerintah daerah.
“Ya, harusnya berterima kasih ke kami pula. Kalau kami kritik, berarti kami peduli, dan respon dengan pembangunan di Kalimantan Selatan,” katanya.
Selama ini yang banyak mengerjakan proyek di Kalsel justru orang luar, sebab itu perlu intropeksi pengusaha lokal. Saat ini ada apa dengan pengusaha lokal? “Dan kami pun melakukan unjuk rasa untuk melakukan klarifikasi terhadap pekerjaan proyek pembangunan, yang dikerjakan pengusaha luar. Tudingan miring itu ya biasa, namun kita penting berpikir positif, jika ada unjuk rasa. Kalau tidak ada unjuk rasa terkait korupsi, maka akan marak korupsi di Kalsel,” imbuhnya. (jejakrekam)
Penulis : Tim
Editor : Afdi Achmad
Foto : Tribun