DINAS Perhubungan Kabupaten Barito Utara, melakukan sosialisasi peraturan Bupati Barito Utara Nomor 49 dan 50 Tahun 2017 tentang perijinan di Aula Setda, Kamis (7/9).
Sosialisasi tersebut dipimpin Kepala Dinas Perhubungan Barut,Ir Iwan Fikri serta belasan pimpinan perusahaan, baik pertambangan, kehutanan serta perkebunan yang telah beroperasi di wilayah Barut.
Menurut Iwan Fikri Disosialisasikannya perbup ini, berkaitan dengan peningkatan pendapatan daerah, terutama angkutan hasil tambang, hutan dan perkebunan ,juga tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran.
Sosialisasi perijinan dinas perhubungan ini guna diterapkan berdasarkan perbub agar dasar hukum pungutan menjadi legal dalam meningkatkan pendapatan daerah guna menyumbang pembangunan. Retribusi yang dilakukan pungutan juga dilakukan perubahan, baik angkutan sungai untuk hasil tambang.
Dinas perhubungan Barut, untuk saat ini tugasnya adalah melakukan pengawasan lalu lintas baik sungai maupun darat di wilayahnya, pengawasan ini tentu saja di jalan raya milik negara didalam daerah.
“Sosialisasi dimaksudkan demi terwujudnya jasa pelayanan transportasi yang luas, aman, nyaman, murah dan efesien,”katanya.
Menurutnya, demi meningkatkan peran serta pelaku pembangunan, bukan saja disisi pemerintah daerah dan swasta juga dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pengusaan tehknologi dan manajemen transportasi.
Peraturan bupati nomor 50 tahun 2017 yang dikeluarkan mengenai tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah di pelabuhan, retribusi terminal dan pelayanan kepelabuhanan dimana yang sebelumnya tidak berlaku. Sehingga diperlukan pembenahan sesuai dengan ketentuan.
“Mengenai besaran tarif sudah kita sosialisasikan sesuai dengan perbup yang sudah disahkan. Kegiatan ini juga agar para pelaku usaha baik perusahaan ataupun perorangan lebih jelas,”pungkasnya.(jejakrekam)
Penulis :Bani
Editor :Fahriza
Foto :Bani