BERDASARKAN data prakiraan dari Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), kemarau panjang akan mulai dirasakan masyarakat Banua pada September mendatang. Tentu saja, dengan musim kemarau tersebut, potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan sangat besar.
Terkait hal itu, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188/4/0294/VII/2017 tentang Satgas Penanggulangan dan Pencegahan Karhutla. Dalam SK tersebut Ketua Tim Satgas adalah Danrem 101 Antasari Kol ARM M Syafi’i Kasno.
Dalam SK tersebut, melihat dari titik api dari 23 kabupaten/kota di Kalsel, maka ditetapkan 8 Kabupaten status siaga darurat terhitung dari 15 Agustus 2017 hingga tanggal 31 Nopember 2017.
Danrem 101 Antasari Kol ARM M Syafi’i Kasno mengatakan untuk 2017 ini dari Januari hingga 10 Agustus telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di beberapa kabupaten, diantaranya Kabupaten Banjar 1 kali, Barito Kuala 1 kali, Tapin 8 kali. “Selain itu kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Hulu Sungai Selatan sebanyak 3 kali, Balangan 2 kali, Tabalong 1 kali, Tanah Laut 22 kali, Tanah Bumbu 1 kali dan Banjarbaru 8 kali,” jelas Danrem.
Sedang Kapolda Kalsel Brigjen Rachmat Mulyana dalam rekomendasinya berharap kepada pemerintah kabupaten kota melalui DPRD agar segera membuat peraturan daerah (perda) terkait karhutla sehingga jangan sewaktu kejadian kebakaran perdanya baru ada.
“Banyak saya dengar di daerah tidak maksimal dalam menganggarkan dana karhutla. Terbukti di mana rata-rata mereka instansi tidak ada anggaran untuk tindakan preventif. Padahal, lebih baik mencegah daripada sampai terjadi,” ujarnya.
Kapolda juga menyarankan kepada pemerintah kota dan kabupaten agar posko yang ada di manfaatkan dengan semaksimal mungkin dan jangan berlomba-lomba membuat posko. “Manfaatkan posko yang ada saja. Sebab ini untuk kepentingan bersama dan semua harus bersenergi,” paparnya.(jejakrekam)
Penulis : Asikin
Editor : Fahriza
Foto : Asikin