KELOMPOK Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Parlemen (KPK-APP) Kalimantan Selatan mempertanyakan kebijakan tukar guling Jalan Nasional Lingkar Walangsi-Kapar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hal ini menyangkut masalah aset daerah dengan pemerintah pusat.
“KAMI minta tukar guling ditinjau ulang, dan dikembalikan ke Pemkab HST,” ucap Ketua KPK-APP Kalsel Aliansyah saat menyampaikan surat permintaan tinjau ulang tersebut ke kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Kalimantan, di Banjarmasin, Selasa (4/7/2017)
Menurut Aliansyah, lokasi panjang jalan mencapai 8.300 meter yang kini rusak parah, sehingga menghambat arus transportasi angkutan barang dari Banjarmasin menuju Balangan, Tabalong, hingga Kalimantan Timur, serta sebaliknya. Ia menjelaskan pembangunan jalan tersebut melalui APBD HST tahun anggaran 2011, 2012, 2013 dan 2014, dengan total biaya Rp 89,7 miliar, ditambah dana eskalasi kenaikan harga barang Rp8 miliar. “Jalan tersebut telah diserah terimakan oleh kontraktor PT NDY-SGW.JO tanggal 12 September 2014 kepada Dinas PU HST tidak pernah diresmikan untuk kepentingan umum,” ucap Aliansyah.
Menurutnya, tukar guling jalan Lingkar Walangsi-Kapar menjadi jalan Nasional sangat tidak layak, meskipun diperbaiki. Alasannya, tutur Aliansyah, kondisi jalan dengan pemadatan tanah gunung, dan aspal tipis, sehingga ketika kena curah hujan dan dilewati oleh pengendara, maka jalan mengalami kerusakan serius.
KPK-APP Kalsel melayangkan surat resmi No 30/KPK-APP-Kalsel/VII/2017 tanggal 3 Juli 2017 kepada Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Ditjen Bina Marga Kalimantan, dan Menteri PUPR, dengan tujuan meminta tinjau ulang, dengan dikembalikan kepada asal, yakni kembalikan ke jalan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bukan menjadi jalan nasional.
Di tempat terpisah, Posko Perjuangan Rakyat Untuk Keadilan (PPRK) Kalsel akan menggelar unjuk rasa bersama sopir truk akibat terhambat di Jalan Nasional Lingkar Walangsi-Kapar Hulu Sungai Tengah. Ketua PPRK Kalsel Sutan Makmur Sinambela mengungkapkan, pihaknya keberatan dengan kondisi jalan rusak berat tersebut. “Kalau tidak diperbaiki, maka kami melakukan aksi besar-besaran lebih dari 200 orang,” bebernya. Untuk itu, dia meminta pemerintah pusat turun ke lokasi, agar melihat kondisi jalan yang carut marut. “Kami merasa dirugikan, sebab arus transportasi barang di wilayah Banua Anam tidak tersalurkan,” tandasnya.(jejakrekam)
Penulis : Afdi NR
Editor : Afdi NR
Foto : Dokumentasi