TERHITUNG sejak Rabu (14/6/2017), istilah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) berubah menjadi Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga atau Penyuluh KKBPK. Hal ini, untuk menghilangkan diskriminasi di antara Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Penyuluh Keluarga Berencana.
“HAL Ini didasari fakta bahwa PKB dan PLKB sama-sama memiliki tugas melakukan penyuluhan, penggerakan, dan inisiasi perubahan sebagai agen perubahan di masyarakat. Tetapi tidak lantas menghapuskan definisi PKB maupun PLKB,”kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Surya Chandra Surapaty.
Hal tersebut disampaikannya, saat video conference kegiatan peresmian sertifikasi penyuluh dan KKBPK serta uji kompetensi penyuluh KKBPK, seluruh Indonesia. Terkait, sertifikasi Penyuluh KKBPK berbeda dengan sertifikasi profesi lainnya yang lebih dahulu diselenggarakan, misalnya sertifikasi guru. Pasalnya sertifikasi penyuluh KKBPK dihelat sebagai upaya untuk mewujudkan tenaga lini lapangan program KKBPK yang kompeten, berintegritas, dan profesional. Selain itu, untuk mengukur kompetensi yang dimiliki sebagai gambaran professional dalam melaksanakan tugas di lini lapangan.
Sementara itu, Kepala BKKBN Kalteng, Kusnadi, tak memungkiri, kalau masih menggunakan sebutan penyuluh keluarga berencana, image KB dalam arti sempit, yang hanya berhubungan dengan alat kontrasepsi saja. Padahal sebenarnya, tugas penyuluh KB yakni pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
Direktur Kesertaan KB Jalur Swasta, Mariana berharap dengan setelah dilakukan sertifikasi, petugas KB betul-betul punya kompetisi yang mumpuni. Tapi sebelumnya akan dilakukan pemetaan jenjang kepangkatan, untuk membedakan tugas masing-masing sesuai jenjang. Ia juga memberi apresiasi karena di Kalteng, para penyuluh sudah dipersiapkan dengan matang, seperti pelaksanaan pelatihan KB, yang digelar BKBKN Kalteng.(jejakrekam)
Penulis : Tiva Rianthy
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Tiva Rianthy