PENGUATAN komoditas ketahanan pangan jadi atensi Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalimantan Tengah. Bank sentral ini menjalin kerjasama dengan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kalimantan Tengah dalam penandatanganan nota kesepakatan (MoU) dalam menjaga stabilitas produk pangan di Ruang Huma Hapakat, Kantor BI Kalteng, Palangkaraya, Rabu (17/5/2017).
KEPALA BI Perwakilan Kalteng, Wuryanto tak memungkiri mungkin masyarakat bertanya-tanya, kenapa bank sentral ini begitu gencar ikut mengurusi masalah pertanian, bukan hanya fokus urusan moneter. “Sebab, jika salah satu komoditi hasil pertanian seperti bawang meningkat, sedangkan produksi pertanian menurun. Jelas, secara otomatis harga akan menjadi tinggi dan daya beli masyarakat menjadi rendah,” katanya.
“Ujung-ujungnya akan kembali pada moneter. Inilah kenapa kita sangat memperhatikan sektor pertanian. Makanya saya berharap, melalui kerjasama yang telah terjalin ini, akan muncul inovasi dalam sektor pertanian yang memungkinkan komoditi pertanian dapat berkembang,” tambah Wuryanto.
Selain itu, menurut dia, nota kesepakatan ini dapat menjadi panduan bagi pihak-pihak yang terikat di dalamnya untuk menyusun rencana dan program kerja pengembangan komoditas pangan sesuai kewenangan dan wilayah kerja masing-masing.
Dijelaskan Wuryanto, sebelumnya BI juga telah melakukan pengkajian teknologi pertanian melalui kaji terap (demonstration plot) budidaya cabe merah di Kelurahan Kalampangan, Palangkaraya. Kemudian ditindaklanjuti dengan replikasi kaji terap budidaya cabe merah serta kaji terap budidaya bawang merah di Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya dan Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur.
Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kalimantan Tengah, Sutrisno mengungkapkan MoU tersebut bukti kontribusi berbagai sektor dalam menciptakan stabilitas harga dalam masyarakat. “Untuk membangun pertanian secara komprehensif tidak bisa mengandalkan pemerintah saja. Sedangkan, kemampuan pemerintah dari segi dana APBD dan APBN. Padahal sebagian sebesar dana ada di pelaku atau petani,” tuturnya.
Menurut Sutrisno, masih banyak aspek yang perlu sentuhan untuk meningkatkan kebutuhan petani sehingga butuh kerjasama dengan BI, seperti fasilitasi pelatihan, bimtek, pertemuan dan studi banding. “Karena pemerintah daerah tidak bisa hanya memberi fasilitas, kemudian masalah selesai atau melakukan pengadaan suatu barang lantas masalah hilang,”imbuhnya.(jejakrekam)
Penulis : Tiva Rianthy
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Dokumentasi BI