SEJAK ditinggalkan di era Gubernur Rudy Ariffin dan dilanjutkan H Sahbirin Noor dan hijrah berombongan ke Banjarbaru, kondisi perkantoran Gubernuran Kalimantan Selatan di Banjarmasin, seperti makin nelangsa. Sepi tanpa berpenghuni, hingga seperti tak terawat lagi.
SABAN hujan turun lebat, perkantoran yang masih terlihat megah terletak di Jalan Jenderal Sudirman itu, tergenang hingga mencapai 20 centimeter. Pada Senin (13/3/2017), usai dituruni hujan yang lebat, kantor yang menjadi landmark Kota Banjarmasin ini menyuguhkan pemandangan yang memprihatinkan. Nyaris air yang menggenangi kawasan itu, memasuki beberapa ruang yang ada.
“Sejak pemindahan perkantoran ke Jalan Aneka Tambang Banjarbaru, perkantoran di Banjarmasin memang seperti tak terurus lagi. Sarana dan prasarana yang ada, termasuk saluran drainase tak terawatt lagi,” ujar seorang anggota Satpol PP Pemprov Kalsel yang bertugas di pos jaga kepada jejakrekam.com, Senin (13/3/2017).
Gara-gara tak berpenghuni, jika ada beberapa bagian dari perkantoran ini lapuk termakan usia. Bahkan, ada beberapa atap yang bocor. Padahal, kompleks Gubernuran Kalsel ini sebelumnya sempat digunakan sebagai kantor perwakilan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Graha Abdi Persada. Sedangkan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), hingga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Provinsi Kalsel, memang masih menggunakan fasilitas yang ada sebagai pusat kegiatannya.
Celakanya lagi, bukan hanya halaman yang selama ini jadi tempat latihan dan upacara bendera yang tergenang, areal parkir untuk roda empat dan sepeda motor juga tak luput dari serbuan banjir. “Kami berharap kantor Gubernur Kalsel ini bisa difungsikan lagi. Sebab, selama ini, masyarakat mengenalnya sebagai gubernuran. Bahkan, banyak wisatawan yang mengunjungi Taman Titik Nol Banjarmasin, bukan hanya dari Banjarmasin justru memilih berfoto dengan latar belakang gubernuran,” ujar anggota Satpol PP yang minta namanya tak dikutip.
Sebelumya, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Mursyidah Aminy mengakui telah mendesain gubernuran untuk dijadikan kawasan ruang terbuka hijau, dengan dilengkapi tugu titik nol kilometer serta masjid.
“Sayembara desain tugu nol kilometer ini sudah dilakukan secara online. Memang, dampak dari proyek ini ada beberapa gedung-gedung di kawasan gubernuran akan dibongkar. Karena nantinya, kawasan RTH ini juga dilengkapi dengan pembangunan balai rakyat,” ucap Mursyidah.
Begitupula, Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel, Mirhansyah memastikan pada 2017 ini akan diusulkan penghapusan aset gubernuran. “Untuk menentukan nilai bangunan akan melibatkan tim appraisal. Setelah dihitung nanti, baru akan dibikin persetujuan DPR RI. Nah, kalau nanti penghapusan aset bernilai miliran rupiah ini disetujui DPR RI, baru akan dilelang pembongkaran,” tuturnya.
Untuk dana pembongkaran gubernuran, Mirhansyah mengatakan Pemprov Kalsel telah mengalokasikan dana sebesar Rp 2,5 miliar. “Nantinya, pembongkaran beberapa bangunan yang ada di kawasan gubernuran ini oleh pemerintah provinsi. Nah, barang sisa bongkaran itu akan dilelang terbuka. Sebelumnya, sisa bongkaran itu akan dihitung lagi melalui tim appraisal baru dilelang,” kata Mirhansyah.(jejakrekam)
Penulis : Asyikin/Wan Marley
Foto : Iman Satria