KEBIJAKAN Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) untuk mengembalikan akronim Dewan Pimpinan Cabang (DPD) ke ejaan semula Dewan Pimpinan Cabang (DPC) diikuti dengan makin menggemukkan struktur kepengurusan parpol berlambang Ka’bah itu.
HINGGA kini, PPP yang masih berkiblat dengan kepengurusan DPP PPP pimpinan Romahurmuziy alias Romi tengah menyusun kepengurusan di seluruh jaringannya di daerah. Termasuk di DPC PPP Kota Banjarmasin. Hasil Musyawarah Cabang (Muscab) PPP Banjarmasin VII pada Senin (10/10/2016) lalu, telah menyusun personalia kepengurusan di bawah komando Ketua DPC PPP Banjarmasin, Arupah Arif.
“SK kepengurusan DPC PPP Kota Banjarmasin sudah terbit sejak 10 Desember 2016. Jadi, tinggal menunggu prosesi pelantikan kepengurusan DPC PPP Banjarmasin pada Maret 2017 ini. Berdasarkan informasi dari Ketua DPW PPP Kalsel HM Aditya Mufti Ariffin bahwa prosesi pelantikan akan berlangsung pada Maret 2017 ini,” ujar Sekretaris DPC PPP Kota Banjarmasin, Aman Fahriansyah di Banjarmasin, Sabtu (4/3/2017).
Menurut Aman, berdasar petunjuk pelaksanaan (juklak) DPP PPP, nomenklatur awalnya digunakan DPP dikembalikan lagi ke DPC, sehingga penyebutan dalam kop surat dan lainnya menyesuaikan dengan ejaan yang lama. “Bukan hanya, DPP PPP juga memberi keleluasaan bagi DPC PPP untuk menyusun kepengurusan, apakah mau ramping atau gemuk. Nah, untuk DPC PPP Banjarmasin, kami memilih kepengurusan yang gemuk,” ujar Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin ini.
Ia menjelaskan dalam juklak DPP PPP, kepengurusan DPC PPP boleh mengambil pola minimal hanya 15 personil atau menerapkan maksimal dengan jumlah pengurus harian mencapai 31 orang. “Sedangan, kuota atau jatah perempuan dalam kepengurusan DPC PPP diwajibkan sebanyak 20 persen. Nah, DPC PPP memilih menyusun kepengurusan yang gemuk sebanyak 29 personil,” kata Aman. Mengenai kepengurusan PAC PPP di lima kecamatan di Banjarmasin, Aman mengatakan hal serupa juga mengikuti apa yang telah menjadi kebijakan DPP PPP pimpinan Romi.
“Saya rasa seluruh jaringan akan mengikuti juklak yang ada. Ini semua demi menyongsong verifikasi faktual parpol peserta Pemilu 2019 yang akan diberlakukan KPU pada Agustus 2017 mendatang,” ucap Aman.
Masih menurut dia, dalam merebut kembali kursi parlemen serta raupan suara dalam Pemilu 2019 mendatang, PPP tetap menerapkan pola pengkaderan secara berjenjang serta menciptakan kantong-kantong suara di kota Banjarmasin. Ia mengakui kehadiran parpol-parpol baru baik yang berasaskan Islam maupun berlatarbelakang nasionalis, justru akan menambah daya gedor masing-masing parpol dalam merekrut kader serta merebut hati para pemilih.
“Kami tak khawatir soal itu. Sebab, PPP sendiri sudah punya akar massa yang cukup militan di Banjarmasin. Makanya, untuk target Pemilu 2019, ya minimal sama dengan raihan 5 kursi di DPRD Banjarmasin seperti hasil Pemilu 2014 lalu,” tutur Aman.
Yang pasti, masih menurut dia, PPP akan makin giat dengan kehadiran parpol baru serta bersaing dengan parpol-parpol lawas yang ada di Banjarmasin. “Bagus kalau banyak parpol, jadi persaingan akan semakin ketat. Ini justru bisa memacu PPP untuk lebih kreatif dan makin meningkatkan basis massa dukungan di Banjarmasin,” imbuhnya.(jejakrekam)
Penulis : Didi GS
Foto : Restu