DANA Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang disalurkan ke Pemerintah Daerah (Pemda) harus transparan dan diumumkan ke publik.
ALASANNYA, agar masyarakat luas mengetahui kontribusi perusahaan terhadap daerah, terutama di Kalimantan Selatan (Kalsel).
Hal ini terungkap dalam dialog bersama kaum milenial yang ‘dimotori’ Forum Kalimantan Bangkit, di Hotel Efa Banjarmasin, Sabtu (17/6/2023).
BACA JUGA: Forum Kalimantan Bangkit Dukung Langkah Yang Dilakukan Prof Deny
“Tentu kontribusi CSR perusahaan harus diumumkan ke publik, dan Pemerintah Daerah (Pemda) pun harus transparan,” ucap Inisiator Forum Kalimantan Bangkit H Martinus, saat memberikan paparan dalam dialog tersebut.
Tidak lain, sambungnya, hal tersebut dilakukan, agar masyarakat mengetahui, apa saja yang telah diberikan, kemudian peruntukkannya apa saja, bagi daerah Kalsel.
Misalnya, sambung H Martinus, rekap dalam setahun perusahaan A menyalurkan CSR apa saja. “Ya, kalau ditutupi, menimbulkan kecurigaan,” tandasnya.
BACA JUGA: Forum Kalimantan Bangkit Menilai Tidak Ada Urgensi Perubahan Sistem Pemilu 2024
Dialog yang dipandu Cecep Ramadhani, dengan moderatori Dr Ir H Subhan Syarif, dan sejumlah narasumber Prof Dr H Hadin Muhjad, Anang Rosadi Adenansi, serta H Martinus tampak mendapat sambutan hangat dan tepuk tangan dari kaum milenial.
Menurutnya, di Kalimantan Selatan (Kalsel) cukup banyak perusahaan besar, seperti Adaro dan lainnya. Bahkan penyaluran CSR mencapai ratusan miliar.
“Ya, sampai kini peruntukan CSR belum kita ketahui, jika saja tidak terkelola dengan baik, maka Forum Kalimantan Bangkit siap mengelola dana CSR perusahaan secara transparan,” jelasnya.
Martinus meminta, program CSR berfungsi sebagai upaya mendorong kemandirian dan pemberdayaan masyarakat.
BACA JUGA: Jaga Asas Jurdil, Forum Kalimantan Bangkit Desak Istana Netral dalam Pilpres 2024
“Nah, kini menjadi pertanyaan, apakah CSR yang disalurkan selama ini sekedar untuk menunaikan kewajiban memberi (giving) atau cenderung hanya menonjolkan aksi sosial saja?,” tanyanya.
Mantan Kadis PUPR Kalsel ini mengingatkan, dana CSR dapat dimanfaat untuk berbagai macam, seperti bedah rumah, mengembangkan UMKM, serta lainnya. “Semoga kaum milenial bisa mengkritisi masalah ini,” jelasnya.
Terkait pembangunan daerah pun, ucap Martinus, tidak perlu meminta dana dari pemerintah pusat, namun dana CSR pun mampu membangunan banua. “Jika benar terkelola dengan baik, sebenarnya dana CSR kita yang banyak dapat untuk membangun daerah, tak perlu minta dana pemerintah pusat,” bebernya.
BACA JUGA: Aruh Sastra dan Regenerasi Kepenyairan Kalimantan Selatan
Dana CSR dapat menjadi peluang untuk disinergikan mendukung program peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan. “Daerah kita masih banyak tertinggal, seperti Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Barito Kuala. Padahal dana CSR di Kabupaten Kotabaru sebesar Rp50 miliar, tetapi yang idigunakan paling Rp20 milyar. Lalu, sisanya kemana saja,” sebutnya.
Sementara itu, peserta dialog kaum milenial, Lidia Agustina, berharap, membangun daerah harus melibatkan pemuda, sebab pemuda memiliki pemikiran yang masih enerjik.
“Pemikiran kaum milenial menuju ke arah yang lebih baik dan maju, dan kami harus dilibatkan,” imbuhnya. (jejakrekam)
Pencarian populer:https://jejakrekam com/2023/06/18/milenial-forum-kalimantan-bangkit-dialog-martinus-dana-csr-di-kalsel-harus-transparan/