Foto : Istimewa
BUPATI Hj Noormiliyani AS bersama Wakil Bupati H Rahmadian Noor meninjau lokasi karantina pasien orang dalam pemantauan (OPD) dan orang tanpa gejala (OTG) kasus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Barito Kuala (Batola) di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Marabahan, Kamis (23/4/2020).
PENINJAUAN dilakukan untuk menyaksikan keamanan tempat isolasi tersebut, sekaligus sehubungan adanya isu bahwa pasien setempat sempat berkeliaran mengikuti kegiatan ibadah lantaran keluar lewat pagar belakang.
“Makanya saya datang ke sini mengajak Kadis PUPR untuk melihat-lihat kondisi pagar pengamanannya. Jika benar bisa diterobos maka kita perkuat saja pagarnya,” ungkap Hj Noormiliyani AS.
BACA: Banjarbaru-Tanah Bumbu-Banjar dan Batola Bakal Susul Banjarmasin Terapkan PSBB
Didampingi Wabup Rahmadian Noor, Kadis PUPR Saberi Thanoor, Kadis Kesehatan H Azizah Sri Widari, Kasatpol PP Anjar Wijaya, Direktur RSUD H Fathurrahman, Camat Barambai Wiwin Masruri, Camat Marabahan Eko Purnama Sakti, dan Kabag Humpro Hery Sasmita, bersama-sama memeriksa keadaan lokasi isolasi.
Ketika datang pada pukul 11.30 Wita, tanpa membuang waktu Bupati langsung menuju belakang SKB untuk menyaksikan keberadaan pagar SKB. Noormiliyani pun tampak heran mendengar laporan jika ada pasien karantina yang sempat keluar, lantaran kawasan sekitar SKB sangat sulit untuk diterobos.
“Setelah menyaksikan di belakang tadi saya yakin kabar itu tidak benar,” timpal Noormiliyani.
Terlebih dalam melakukan penjagaan dilengkapi petugas TNI, Polri, maupun Satpol PP yang selalu siaga selama 24 jam dengan sistem shift.
BACA JUGA: Batola Siap Terapkan PSBB, Bupati Noormiliyani Minta Arahan Pemprov Kalsel
Meski menyatakan demikian, agar lebih meyakinkan, mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel itu pun tetap memerintahan Kadis PUPR Saberi Thannoor menutup kawasan SKB dengan mengganti pagar kawat yang ada.
Menjawab pertanyaan tentang penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Noormiliyani menyatakan, Batola bersama Kabupaten Banjar, dan Kota Banjarbaru telah mengirim surat ke Kementerian Kesehatan.
“Untuk menindaklanjuti apa disetujui atau tidak adalah provinsi. Setelah itu baru dilakukan pertemuan antara kabupaten Batola, Banjar, dan Kota Banjarbaru yang difasilitasi oleh provinsi,” tutup dia.(jejakrekam)