Berpotensi Menimbulkan Konflik, Isnaini Kritik ‘Polisi India’ Satpol PP Banjarmasin

SETELAH resmi menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Banjarmasin, terhitung sejak Jumat (24/4/2020). Satpol PP Kota Banjarmasin mengerahkan aparat ‘polisi india’ bersenjata pecut untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar aturan PSBB.

KETUA Komisi III DPRD Kota Banjarmasin Muhammad Isnaini mengkritik keputusan Satpol PP yang meniru langkah ‘polisi India’ untuk menertibkan masyarakat.

BACA: Akui Tak Berdasar Hukum, Plt Kepala Satpol PP Banjarmasin Sebut ‘Polisi India’ Dibutuhkan Saat PSBB

“Kalau kita lihat di kota-kota lain yang menerapkan PSBB saja tidak menggunakan cara seperti ini, kenapa kita harus memakai cara seperti itu,” kata Isnaini saat berbincang dengan jejakrekam.com, Jumat (24/4/2020).

Bukan tanpa alasan, dia menilai cara-cara yang lekat dengan aroma kekerasan malah menimbulkan persoalan baru, potensi konflik antar masyarakat dan Satpol PP.

Isnaini menganggap cara tersebut tidak manusiawi, dan terkesan merendahkan martabat manusia, serta tidak sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Banjar.

Dia pun tidak yakin cara yang diambil Satpol PP Kota Banjarmasin langkah yang efektif untuk menjadikan masyarakat taat aturan PSBB, terlebih tanpa ada payung hukum yang jelas untuk ‘merestui’ tindakan yang diambil Satpol PP Kota Banjarmasin ini.

“Saya kira tinggalkan lah hal-hal seperti itu, yang terpenting bagaimana pelaksanaan PSBB berjalan secara baik,” timpal Isnaini.

BACA JUGA: Akses Masuk Kota Masih Longgar, Hari Pertama PSBB Belum Efektif

Sebelumnya Plt Kasatpol PP Banjarmasin Ichwan Noor Chalik menyanggah anggapan ‘polisi India’ akan menggunakan cara-cara kekerasan untuk menertibkan masyarakat.

“Polisi India ini tidak dimaksudkan untuk memukul orang seperti yang jadi perbincangan di media sosial. Kami hanya memukul dengan kasih sayang, terutama bagi yang bandel,” timpal Ichwan.(jejakrekam)