Foto : Iman Satria
ANGGOTA DPR RI asal Kalsel Syaifullah Tamliha meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika membuka seluas-luasnya jaringan internet hingga ke pedesaaan.
MENURUTNYA, membuka jaringan internet seluas-luasnya merupakan tanggungjawab Kemenkominfo melalui Badan Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi Indonesia (BP3TI).
“Kita berharap Kalsel tuntas akses internet sampai ke pedesaaan, misalnya hingga ke kawasan Pegunungan Meratus,” katanya pada Seminar Merajut Nusantara dengan tema Pemanfaatan Internet sebagai Media Edukasi Pendidikan dan Bisnis, Minggu (20/5/2018).
Ia mengakui, layanan telekomunikasi di negeri ini sudah cukup baik, dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan persahabatan dan silahturahmi serta untuk kepentingan dunia usaha.
Menurutnya, kehadiran layanan internet ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin, misalnya untuk dunia pendidikan. “Jangan sampai internet atau media sosial digunakan untuk hal negatif, seperti menyebarkan berita bohong, menimbulkan kebencian terhadap orang lain, dan memfitnah orang. Kita harus membangun budaya yang sehat dalam menggunakan internet,” imbuhnya.
Kepala Divisi Pengelolaan Pembiayaan BP3TI Tri Hardiyanto mengatakan, pihaknya sedang mengerjakan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi di daerah terpencil, terluar dan terbelakang (3T), seperti pembangunan Base Tranciever Station (BTS) di wilayah tanpa sinyal. “Hingga 2018 ini, di Kalsel sudah dibangun BTS di tujuh titik kawasan tanpa sinyal,” kata Tri.
Diungkapkannya, berdasarkan Peraturan Menkominfo Nomor 25 tahun 2015 tentang Kewajiban Pelayanan Komunikasi, pemerintah daerah yang mengajukan permohonan pemasangan BTS di kawasan yang tanpa sinyal.
“Setelah ada permohonan, nanti kita akan hadir di sana. Pelaksanaannya sharing. Pemerintah daerah yang membebaskan lahannya, kami menyediakan tower power dan transmisi, serta operator yang menyediakan BTS,” kata Tri.
Untuk wilayah di Kalsel yang masih tanpa sinyal, Tri mengaku belum mendapatkan data terbaru. Pihaknya masih menunggu pengajuan dari pemerintah daerah setempat. “Masih banyak kemungkinan daerah tanpa sinyal di Kalsel dan juga provinsi lainnya di Kalimantan, khususnya di daerah perbatasan, baik perbatasan antar provinsi maupun dengan negara tetangga,” pungkasnya.(jejakrekam)