Foto : Skyscraptercity.com
IMPIAN Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor untuk mengincar tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024, mulai direalisasikan. Apalagi, Kalimantan Selatan harus bersaing dengan Provinsi Sumatera Utara-Aceh yang ingin jadi tuan rumah bersama, ditambah pesaing lainnya datang dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
PROYEK prestius pun sudah mulai digarap Pemprov Kalsel melalui leading sectornya Dinas Pemuda dan Olahraga Kalsel untuk pembangunan sport center di Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru.
Lahan yang diklaim bukan lahan pertanian dan perkebunan seluas 300 hektare di Cempaka, Banjarbaru itu lebih representatif dibandingkan lahan serupa yang ada di Kabupaten Barito Kuala dan Martapura, Kabupaten Banjar.
Bahkan, dalam APBD Provinsi Kalsel tahun anggaran 2018 sudah disuntikkan dana Rp 150 miliar untuk pembebasan lahan pembangunan sport center. Hal ini mengacu dari hasil penilaian dari appraisal dan konsultan perencana terhadap pendirian kawasan pusat olahraga terpadu untuk semua cabang olahraga prestasi yang dipertandingkan.
Apalagi, kabarnya dari hasil rapat dengan Komisi IV DPRD Kalsel beberapa waktu lalu, Pemprov Kalsel pun sudah mendapat lampu hijau dari Kementerian Dalam Negeri untuk pembangunan sport center demi meraih titel tuan rumah PON 2024.
Namun, impian dengan proyek prestius dari seorang Paman Birin-sapaan akrab Gubernur Kalsel itu diingatkan Ahmad Zaki dari Solidaritas Masyarakat Untuk Keadilan (SMUK) harus transparan kepada publik, karena menyangkut penggunaan uang rakyat dari APBD Kalsel.
“Apalagi, luas lahan yang dibebaskan itu mencapai 300 hektare, tentu tak boleh hanya dikuasai atau dimiliki seorang saja. Untuk itu, kami meminta agar Pemprov Kalsel khususnya Dispora Kalsel membuka informasi itu ke publik, di mana letak persisnya sport center yang akan dibangun,” ucap Ahmad Zaki kepada jejakrekam.com, Jumat (30/3/2018).
Ia mengingatkan proses pembebasan lahan dan lelang pembangunan fisik sport center juga harus transparan, jangan sampai ada kongkalikong di belakangnya. “Terlebih lagi menggunakan dana yang tak sedikit,” cetus mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Banjarmasin ini.
Menurut Zaki, proyek pembangunan sport center ini seperti mengulang kasus serupa saat membangun komplek perkantoran Pemprov Kalsel di Banjarbaru yang juga menelan dana ratusan miliar dari APBD.
“Jangan sampai untuk mewujudkan program prestisius demi mengejar target tuan rumah PON 2024, justru APBD Kalsel akan terbebani anggaran yang begitu besar,” beber Zaki.
Menurut dia, saat ini, Kalsel masih sangat membutuhkan anggaran dana untuk sektor pendidikan yang totalnya 20 persen dari APBD, serta anggaran infrastruktur seperti peningkatan jalan ruas Hulu Sungai dan perbatasan Kaltim dan Kalteng yang masih kalah kualitasnya dengan provinsi tetangga.
“Kami mendukung target Kalsel menjadi tuan rumah PON 2024, namun untuk mewujudkan impian itu tak harus mengalahkan sektor lainnya yang justru paling dibutuhkan publik,” imbuhnya.(jejakrekam)