Foto : Repbulika.co.id
TAMU agung dijadwalkan akan datang. Karpet merah segera dihamparkan. Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 810,17 miliar untuk pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) dan Word Bank (WB). Bertempat di Nusa Dua, Bali, pada Oktober 2018.
DIPERKIRAKAN 20 ribu delegasi yang bakal hadir terdiri dari Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan dari 189 negara, sektor privat, NGOs, akademisi, dan media akan hadir dan memeriahkan pertemuan tahunan tersebut.
Sementara 189 negara anggota IMF meliputi Indonesia, Amerika Serikat, Inggris Raya, Uni Eropa, Mesir, India, Pakistan Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Australia, Lebanon, Turki, Somalia, Pantai Gading Kamerun, Kenya, Uni Emirat Arab, Yordania, Israel, Mongolia, Vanuatu, dan lainnya.(http://m.metrotvnews.com/read/2018/03/12/844055)
Pemerintah Berdalih
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan penyelenggaraan Pertemuan Tahunan (Annual meeting) International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia (World Bank) tidak akan menggunakan anggaran yang boros. Dia menjelaskan alokasi anggaran sebesar Rp 810,17 miliar tidak akan merugikan. Penggunaan dana tersebut sudah dibuat kajian terkait dampak dari pengeluaran Rp 810,17 miliar. Bahkan Luhut memperkirakan lebih dari setengahnya anggaran tersebut akan kembali juga untuk Indonesia. (Republika.co.id, Lombok Tengah)
Luhut menjelaskan, pemerintah Indonesia akan mendapatkan dana mencapai US$ 115 juta atau setara Rp 1,55 triliun (kurs Rp 13.500) dari modal Rp 817 miliar untuk menyelenggarakan IMF-World Bank di Bali pada Oktober 2018. Sebab, Oktober merupakan bulan yang sepi bagi aktivitas pariwisata di Bali.
“Artinya dari segi ekonomi akan membuat dampak yang terasa. Angka yang dikeluarkan buat ini hampir Rp 800 miliar, tetapi return yang kita terima, kita hitung dengan peserta 15.000 orang kali 7 hari di sana kali US$ 400 semalam itu dengan spendingnya dikali itu mencapai US$ 115 juta,” kata Luhut.(https://finance.detik.com)
Indonesia dalam Jerat Utang
Dari mana pemerintah mendapatkan dana ratusan miliar? Lagi-lagi uang rakyatlah yang digunakan. Sungguh mengundang sejuta tanya. Di saat negeri ini bernafas dari pajak dan setumpuk utang. Pemerintah dengan sangat royal menggelontorkan dana yang tak sedikit demi menjamu tamu agungnya. Ada kepentingan apakah gerangan?
Apa yang diungkapkan oleh Menko Maritim adalah pembenaran yang sulit untuk diterima. Bagaimana bisa dikatakan rakyat diuntungkan. Padahal ujungnya rakyat yang akan terkena getahnya.
Sejatinya kedatangan tamu agung adalah untuk kembali menancapkan hegemoninya di negeri ini lewat utang. Kita tidak sedang berjual beli dengan IMF ataupun World Bank. Lebih tepatnya kita tengah menyediakan leher untuk diisap darahnya.
Gali lubang tutup lubang, itu yang sedang dimainkan di negeri ini. Kucuran dana segar itu akan dibayar dengan mahal. Berdasarkan data statistik utang luar negeri Indonesia naik 9,1 persen tahun ke tahun (year on year) atau menjadi 347,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp 4.684 triliun (kurs Rp 13.500 per dolar AS) per akhir November 2017. (Republika.co.id)
Dan untuk menyambung nafas, pemerintah bernafsu untuk menambahnya lagi? Tidakkah ini akan menambah beban bagi negeri ini? Terutama bagi rakyat.
Utang wajib dibayar. Jika tidak mampu, maka aset negeri harus siap jadi taruhan. Dengan jeratan utang, Indonesia menjadi mudah di kendalikan. Berujung pada tunduknya negeri ini di bawah rentenir kelas dunia. Siap menerima apapun yang menjadi keinginan mereka. Termasuk kebijakan yang nantinya akan diatur sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jika sudah begitu Indonesia kehilangan independensinya dan akan lebih mudah lagi diinterfensi.
Saatnya Melepaskan Jerat
Islam sebagai ideologi langit, memandang hutang bukan sebagai perkara maksiat. Hanya saja apabila pengembaliannya harus ada tambahan, maka di situlah letak keharamannya. Dan faktanya tiadalah Indonesia berutang kecuali dengan disertai bunga. Bunga sendiri adalah kelebihan dari jumlah total utang. Maka bunga inilah yang sebenarnya menjerat negeri ini. Mencekik hingga hampir sampai pada titik nadir.
Jelas bahwa riba akan menjadi alasan tercabutnya keberkahan dari satu negeri. Apa yang tersisa darinya selain menunggu detik-detik kehancuran.
Karenanya langkah strategis yang harus diambil oleh pemerintah, adalah melepaskan diri dari jerat utang ribawi. Bukan malah berpikir untuk menambah lagi jumlahnya. Jangan tertipu dengan iming-iming kucuran dana yang sejatinya adalah perangkap untuk membuat negeri bertekuk lutut, menjadi budak hutang.
Harta Berlimpah Zamrud Khatulistiwa
Indonesia negeri yang kaya raya. Apabila Sumber Daya Alam dan keanekaragaman hayati diambil alih serta dikelola oleh tangan sendiri niscaya tidak akan ada lagi ceritanya APBN kita mengalami defisit anggaran. Tak perlu berutang, kita mampu berdiri diatas kedua kaki dan mampu menolak interfensi dari luar, yang ingin mengobok-obok bangsa ini.
Karpet merah digulung dan disimpan. Uang rakyat aman tak dihambur-hamburkan. Pertanyaannya, apakah sistem saat ini akan membiarkan hal itu terjadi? Mengingat kapitalisme sampai kapanpun tidak akan berpihak kepada rakyat kecil.
Maka wajar, saat rakyat menuntut sistem yang memperhatikan hajat hidup mereka. Sistem yang berpihak dan berkehendak untuk menghantarkan rahmat kepada seluruh semesta alam. Sistem mana lagi jika bukan sistem islam.
“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (Qs. Al-A’raf: 96)
“Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta,”. (Qs. Thaha: 124)
Wallahu a’lam bish-shawab.(jejakrekam)
Penulis adalah Aktivis, Pemerhati Sosial, Politik dan Kemasyarakatan
Member Revowriter, Tinggal di Indramayu, Jawa Barat