HASIL kajian tim pengkaji yang tengah mencari calon ibukota negara pengganti Jakarta, telah rampung. Hanya saja, hasil kajian itu tak bisa diketahui pasti, siapa kandidat ibukota Republik Indonesia karena masih dikantongi Presiden Joko Widodo.
KETUA Tim Kajian Pemindahan Ibukota Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Imron Bulkin mengakui selama ini kajian yang dilakukan berupa survei untuk menilai kelengkapan infrastruktur di kota terdekat di tiga provinsi di Kalimantan.
“Tiga provinsi yang dilakukan kajian adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Memang tidak mudah, karena setiap provinsi punya kelebihan dan kekurangan. Makanya, hasil kajian ini disampaikan ke Menteri PPN/Kepala Bappenas secara objektif kepada Presiden RI,” papar Imron Bulkin dalam seminar nasional kerjasama Pemprov Kalteng, Pemkot Palangkaraya dengan Universitas Indonesia di Swissbell Danum Hotel Palangka Raya, Jumat (15/12/2017).
Menurut Imron Bulkin, belajar dari pengalaman di negara-negara lain, kemungkinan proses pemilihan calon ibukota negara pengganti Jakarta adalah keputusan politik. “Saya yakin nanti Presiden RI yang akan memutuskannya,” cetusnya.
Imron pun memastikan hasil riset yang dilakukan tim baru kajian awal, karena akhir Desember 2017, Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof DR Bambang Brodjonegoro akan menyampaikan laporan kemajuan kajian kepada Presiden Jokowi. “Baru tahun depan akan dilanjutkan dengan kajian yang lebih mendalam,” kata Sekretaris Utama Kementerian PPN/Bappenas ini.
Kesiapan Palangka Raya menjadi pengganti Jakarta sebagai ibukota negara disuarakan Walikota HM Riban Satia. Menurut orang nomor di Palangka Raya ini, seluruh dokumen dan bahan yang diperlukan tim kajian telah dipersiapkan pihaknya.
“Bahkan, persiapan Palangka Raya sebagai calon ibukota negara sudah kami lakukan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),” papar dosen Universitas Muhammadiyah Palangka Raya ini.
Menurut Riban, belajar dari pengalaman negara lain dalam memindahkan ibukota negara, disikapi dengan kajian mendalam termasuk pemetaan kawasan. “Nah, kawasan yang kami canangkan hampir tak ada persoalan. Walau pun ada kegiatan masyarakat di sana, status lahannya masih milik negara,” tandasnya.(jejakrekam)
Penulis : Tiva
Editor : Didi GS
Foto : Tiva