SEJATINYA status badan layanan umum daerah (BLUD) yang melekat di fasilitas kesehatan yang dimiliki Pemprov Kalimantan Selatan seperti RSUD Ulin, RSJD Sambang Lihum, dan RSUD Ansari Saleh, mampu mengelola diri sendiri khususnya dalam meningkatkan pelayanan kepada pasien atau masyarakat umum.
NAMUN, faktanya hal itu justru bertolak belakang. Temuan ini didasarkan Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan, usai inpeksi mendadak (sidak) di tiga fasilitas rumah sakit terbesar yang masih disuntik APBD.
“Padahal, dengan status BLUD itu, pengelolana rumah sakit makin meningkat. Sebab, mereka bisa mengeluarkan dana rutin dan mendesak, terutama menyangkut sarana pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Saifuddin kepada wartawan di Banjarmasin, Selasa (2/5/2017).
Legislator Partai Gerindra ini justru menuding status BLUD yang ada di tiga rumah sakit milik Pemprov Kalsel belum dioptimalkan. Hal init terlihat pada fasilitas yang ada di rumah sakit terbesar di Kalimantan Selatan sekelas RSUD Ulin Banjarmasin. “Kondisi IGD RSUD Ulin layaknya pasar. Semrawut dan tidak tertata. Bahkan, banyak pasien yang berobat justru ditempatkan di lorong dan sisi koridor ruangan IGD,” kata Lutfi.
Nah, menurut dia, kondisi semacam itu tak boleh berlarut-larut, sehingga manajemen RSUD Ulin Banjarmasin harus segera membenahi dan menata ulang. Lain lagi dengan RSJK Sambang Lihum yang memiliki fasilitas layanan umum dan khusus bagi penyandang penyakit jiwa, justru ada ruangan yang dihuni sejumlah pasien jiwa kepanasan. “Sebab, alat pendingin ruangan atau AC tak berfungsi. Padahal, dengan status BLUD itu, tanpa harus menunggu anggaran dari APBD, pihak rumah sakit bisa langsung bergerak mengatasinya,” kata Lutfi.(jejakrekam)
Penulis : Igam
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Wikipedia