Foto : Dokumen
BESARNYA modal yang dikeluarkan bagi beberapa perusahaan daerah di Kalsel masih tidak sebanding dengan deviden (laba-red) yang di peroleh menjadi salah satu catatan minus BPK RI.
“BEBERAPA catatan minus dalam rekomendasi LPPA APBD 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, menjadi atensi utama pemerintah daerah dalam perbaikan kinerja kedepan,” kata Sekdaprov Kalsel, H Haris Makkie.
Ia pun mengakui, jika beberapa perusahaan daerah sudah berbentuk hukum Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki aturan sendiri melalui UU PT dan bebas menentukan kebijakan internalnya sendiri. “Kan sudah PT jadi mereka berlaku UU PT,” tandasnya.
Kendati begitu, lanjut Haris karena pemerintah daerah yang memiliki modal mayoritas, maka juga memiliki hak untuk menganti direksinya jika memang itu diperlukan. Namun, Pemprov Kalsel sejauh ini belum melakukan evaluasi terhadap perusda maupun BUMD yang ada karena rekomendasi BPK belum lama disampaikan. “Belum ada. Kan rekomendasinya masih baru,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, Imam Supratowo mengakui, jika sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bekinerja kurang greget dan tak efesien. Sehingga perlu didorong agar keberadaanya lebih optimal lagi dalam memberikan kontribusi bagi daerah.
“Ada BUMD yang sampai saat ini kontribusinya nol. Padahal bentuknya sudah perseroan terbatas (PT) “sebut Imam lagi tanpa mau menyebut BUMD yang mana dengan alasan lupa.
Begitu pula, ia enggan menyebut saat diminta keterangan berapa total deviden yang diperolah selama 2017 dan berapa besar total modal yang dikucurkan ke BUMD. Politisi PDI-P itupun mengaku ada catatannya, namun lupa berapa jumlahnya. “Ya ada itu, tapi saya lupa berapa angkanya. Nanti salah sebut. Nanti saya carikan,” janji Imam.(jejakrekam)