Calon Kepala Daerah Yang Didukung Kepala Daerah Yang Masih Aktif Dipastikan Akan Menang
PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) serentak akan digelar tahun ini, tepatnya pada bulan November 2024. Banyaknya bermunculan figur bakal calon, menarik untuk diperbincangkan.
POLITTISI PDI Perjuangan, Berry Nahdian Forqan mengatakan, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) kepala daerah baik gubernur, bupati dan walikota yang menjalani dua periode, mereka berakhir dari masa jabatannya setelah kepala daerah terpilih dilantik.
“Nah, maka saya pastikan, bakal calon gubernur, bupati dan walikota yang diusung oleh mereka akan memenangkan pertarungan itu,” ujarnya kepada jejakrekam.com, belum lama tadi.
BACA: Jaga Netralitas ASN, Bawaslu Kalsel Rangkul Kepala Daerah Tandatangani Fakta Integritas
“Apakah ini bentuk cawe-cawe? kalau saya melihatnya mereka realistis, mereka rasional, yang punya potensi menang itu yang didukung kepala daerah yang masih aktif tadi. Karena mereka punya banyak sumber daya ada birokrasi sumber daya jaringan, finansial, ketokohan dan lain sebagainya,” ucapnya.
Sekretaris DPD PDIP Kalsel ini mengungkapkan, sejumlah kandidat pada Pilkada 2024 tengah mempersiapkan diri, melakukan sosialisasi hingga survei. Selain itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga sudah menyiapkan regulasi dan segala macam kebutuhan.
“Apa yang dilakukan KPU berjalan dengan baik dan kita tunggu ke depan proses dan dinamikanya seperti apa seiring berkembangnya waktu,” ungkapnya.
“Meski begitu, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai menjelang Pilkada 2024, seperti tuduhan-tuduhan kecurangan yakni money politic hingga kongkalikong antara peserta pilkada,” bebernya.
BACA JUGA: Jaga Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilu, DPMD Tabalong Keluarkan Surat Edaran
“Setiap pilkada akan diuji soal netralitas aparatur sipil negara (ASN), netralitas birokrasi, karena kelihatannya di depan panggung netral tapi di belakang layar tidak netral,” terangnya.
Menurut mantan Ketua Walhi Kalsel ini, ASN pada kenyataannya banyak yang tidak netral karena para kepala dinas hingga camat secara sembunyi-sembunyi memihak kepada salah satu calon, apalagi nanti bakal calonnya didukung oleh gubernur, bupati dan walikota yang belum habis masa jabatannya. Dia menyebut, ini harus menjadi perhatian dan kerawanan di pilkada.
“Itu bukan omong kosong, tapi fakta-fakta yang terjadi di banyak daerah, tentu ini tidak bagus. Karena kalau ASN tidak netral akan menguntungkan pihak tertentu,” imbuhnya.(jejakrekam)