Pemkab Tanbu Ajukan 2 Raperda ke DPRD

PEMKAB Tanbu telah mengajukan 2 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ke DPRD Tanbu, pada Senin (4/3/2024).

RAPERDA tersebut membahas Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Pengakuan serta Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Kedua Raperda ini disampaikan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tanbu, Andrean Atma Maulani.

BACA JUGA: Bupati Zairullah Buka Musrenbang RKPD 2025 di 9 Kecamatan

Sekretaris Daerah Ambo Sakka, mewakili Bupati Tanbu HM Zairullah Azhar, mengucapkan rasa terima kasih kepada legislatif atas penerimaan usulan Raperda tersebut.

Pemerintah daerah menyadari pentingnya pengaturan ketenagakerjaan melalui Perda, terutama setelah disahkannya UU Cipta Kerja yang mengharuskan adanya regulasi tingkat daerah yang sesuai.

Ambo Sakka mengungkapkan, ketenagakerjaan di Tanah Bumbu (Tanbu) menjadi fokus kami karena kebutuhan tenaga kerja di wilayah ini sangat besar.

BACA JUGA: Pemkab Tanbu dan Kementerian Kominfo Sepakati Proyek Smart City

Dengan adanya regulasi baru ini, diharapkan kita dapat lebih memperkuat kondisi ketenagakerjaan di Tanah Bumbu dan membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal.

Sementara itu, Raperda mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat juga menjadi hal yang penting.

Menurut Ambo Sakka, pemerintah daerah telah sering kali didatangi oleh perwakilan masyarakat adat yang meminta kepastian hukum, termasuk perlindungan terhadap hak-hak adat mereka.

BACA JUGA: Pemkab Tanbu dan Kementerian Kominfo Sepakati Proyek Smart City

“Dengan adanya Perda ini, kami berharap dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas dan memberikan jaminan bagi mereka untuk hidup damai dan sejahtera di Tanah Bumbu,” imbuhnya. (jejakrekam)