UPAYA Media dan Dunia Usaha dalam mendukung Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) sangat ditekankan.
BUPATI Tanbu Abah Zairullah Azhar melalui Asisten Bidang Administrasi Umum Hj Narni menegaskan hal ini pada hari Selasa (20/2/2024) saat membuka pertemuan dunia usaha dan media untuk mendukung KLA di Bumi Bersujud.
BACA JUGA: Forum Konsultasi Publik untuk Tentukan Arah Kebijakan Pembangunan Tanbu
Narni menekankan pentingnya kontribusi dunia usaha, khususnya melalui Perusahaan Asosiasi Sahabat Anak Indonesia (APSAI), dalam memperhatikan pemenuhan hak anak dan pertumbuhan anak.
“Setiap tindakan dari dunia usaha memiliki dampak besar bagi anak-anak, terutama di Kabupaten Tanah Bumbu,” ujarnya.
BACA JUGA: BLK Tanbu dan BIB Luncurkan Program Pelatihan Menjahit Pakaian Wanita
Menurutnya, mewujudkan KLA bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi peran dunia usaha sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan.
Ia juga menyoroti pentingnya kebijakan, produk, dan program dari dunia usaha yang harus memperhatikan kepentingan anak sesuai dengan Amanat UUD 1945 Nomor 35 Pasal 72 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak.
BACA JUGA: TP PKK Tanbu Dorong Kader Pangan Tingkatkan Pelayanan di Posyandu
Selain dukungan dari dunia usaha, peran media juga sangat penting dalam memberikan informasi yang bersifat ramah anak mengingat anak-anak saat ini sudah terbiasa dengan teknologi dan media sosial.
“Kami berharap para jurnalis dapat mengikuti pedoman pemberitaan yang ramah anak untuk turut serta dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak,” tambahnya.
BACA JUGA: BLK Tanbu dan BIB Luncurkan Program Pelatihan Menjahit Pakaian Wanita
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Erlie Susanti menyatakan bahwa saat ini status Tanbu sebagai Kabupaten Layak Anak masih berada dalam kategori madya, sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkannya.
“Keterlibatan dunia usaha dan media sangat penting dalam memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak,” tutupnya.
BACA JUGA: TP PKK Tanbu Dorong Kader Pangan Tingkatkan Pelayanan di Posyandu
Dalam konteks ini, advokasi dan kontribusi dari dunia usaha, termasuk bantuan pendanaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR), menjadi hal yang sangat diapresiasi. (jejakrekam)