WAKIL Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, terus berkomitmen untuk mendorong pendapatan kas daerah agar mampu terpenuhi. Hal ini diperlihatkannya saat menggelar Sosialisasi Perundang-undangan (Sosper) Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
LEGISLATIF dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu (Tanbu) menyambangi Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Senin (3/4/2023).
“Selain bersilaturahmi dengan warga di sini, tentu saja, kami tak henti-hentinya menyampaikan sosialisasi perda. Seperti biasa saya tetap berkomitmen penguatan tentang pajak daerah karena di tempat satu ke lokasi lainnya belum tentu masyarakat tahu soal aturan baru terutama dalam perkembangan pembangunan termasuk peraturan-peraturan yang belum tersampaikan,” ujarnya.
BACA : Paman Yani Dan Pemprov Kalsel Segera Kumpulkan Perusahaan Pengguna Air Permukaan Di Tanbu
Apalagi, ia juga tetap mendorong penerimaan kas Pajak Air Permukaan (PAP). Saat ini sektor pendapatannya terus digenjot sebagai bentuk optimalisasi atas perubahan angka yang mengalami kenaikan lebih dari seratus persen.
“Maka dari itu, harus ada kewajiban dari para pengusaha yang menggunakan air permukaan untuk membayar pajak dan kita ketahui ini belum maksimal,” ungkap politisi dari rumah banjar ini.
Terlebih, kata dia, sosialisasi yang digelar juga mendapat tanggapan positif dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalsel. Mengingat, langkahnya untuk mengupayakan optimalisasi pendapatan kas daerah perlu didukung dan diapresiasi penuh.
“Kami sempat membahas ini di dewan dan saya menjalankan sesuai amanah saja selaku wakil rakyat yang berasal dari Kotabaru dan Tanah Bumbu. Hal itu juga sudah disampaikan kepada masyarakat karena penting sekali untuk diketahui,” ucapnya.
BACA JUGA : Siapkan Anggaran Rp 40 Miliar, Pemprov Kalsel Bakal Bangun Kantor BPKB Di Tanbu
Selain mendorong pendapatan lainnya, wakil rakyat membidangi ekonomi dan keuangan juga turut mengapresiasi atas kesepahaman Polda Kalsel dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Pasalnya, gedung pelayanan BPKB Dirlantas yang berlokasi di Taman Kapet Batulicin, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu bakal dibangun.
“Akhirnya ada kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan kepengurusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan ini patut kita diberikan apresiasi bersama,” jelasnya.
Maka dari itu, politisi dari Fraksi Partai Golkar tersebut juga turut mengharapkan, wajib pajak dari seluruh leading sektor dapat benar-benar turut serta berpartisipasi agar pembangunan daerah mampu terwujud dengan baik hingga terealisasi.
“Kalau kita lihat tadi adalah infrastruktur jalan di Kotabaru ini banyak sekali PRnya berbeda dengan daerah lainnya. pajak yang diperjuangkan hari ini untuk kabupaten dan provinsi,” papar wakil rakyat yang kerap disapa Paman Yani tersebut.
BACA LAGI : Mudahkan Wajib Pajak, DPRD Kalsel Dukung Wacana Pelimpahan Kepengurusan Nopol Dari Polda Ke Polres
Sementara itu, Kepala UPPD Samsat Kotabaru, Muhammad Fahmi Arif, mengungkapkan, dengan adanya perluasan Perda Pajak Daerah yang terus dilaksanakan itu ternyata juga turut berdampak positif terhadap penerimaan kas daerah.
“Ini sangat berimbas pada pendapatan kami. Terbukti pada Triwulan I saja penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sudah melampaui target yaitu 25,56 persen atau Rp8.820.181.900. Tentu menandakan apa yang diinisasi Paman Yani sangat berefek terhadap PAD di UPPD Kotabaru,” ungkapnya.
Sebagai bentuk keseriusan, sebut Fahmi, Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kotabaru bakal bekerja keras mencari potensi lainnya untuk peningkatan Pajak Air Permukaan (PAP).
“Kami juga sedang mengidentifikasi potensi baru untuk penerimaan PAP. Apalagi, kapal-kapal di sini menggunakan air tawar. Yang mana akan kami lakukan penelusuran mendalam,” tutur dia.
Pada kesempatan itu, selain menyempatkan buka puasa bersama dengan warga sekitar. Paman yani turut pula membagikan sembako sebagai bentuk perhatiannya di bulan Ramadhan.(jejakrekam)